.webp)
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap tambahan 9,55 juta ton pupuk subsidi sudah disetujui Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, ia menjelaskan program tersebut belum terealisasi sampai hari ini.
Awalnya, dalam agenda Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Pertanian di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Amran mengatakan bahwa dirinya sudah mendorong jumlah pupuk subsidi ditambah. Jumlahnya sebanyak 9,55 juta ton, sebab dalam lima tahun terakhir, pupuk bersubsidi turun dibanding periode 2014-2018.
Amran menuturkan pemerintah sudah menyetujui hal tersebut dalam Rapat Terbatas (Ratas) dan Rapat Koordinasi Terbatas yang sudah terlaksana dua kali pada Desember lalu. Namun yang jadi persoalan, ia menjelaskan hal itu sampai saat ini belum terealisasi. Surat Keputusan (SK) alokasi pupuk subsidi belum dikeluarkan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini masalah utamanya sehingga kami mencoba meyakinkan di Rakor dan Ratas bahwa harus naik dan alhamdulillah sudah disetujui sejak Desember, realisasinya sampai hari ini persetujuan belum datang. Jadi kami sudah sampaikan, pak Presiden sudah dua kali setuju saat Ratas dan Rakortas tetapi realisasinya sampai hari ini belum ada. Dan kami sudah sampaikan kepada publik ditemani badan pangan. Sudah saya ulang di ratas dan rakortas naik 9,55 juta ton seperti semula tapi SK nya belum ada sehingga kalau kami bersurat ke Bupati dan Gubernur itu bisa bermasalah hukum bagi kami," ucap Amran disiarkan di TV Parlemen, Rabu (13/3/2024).
Menanggapi hal tersebut, sejumlah anggota Komisi IV DPR RI lantas mencecar Amran, salah satunya Ono Surono dari Fraksi PDI Perjuangan. Ia mempertanyakan siapa yang berwenang mengeluarkan SK tersebut.
"Disetujui saat ratas tapi belum ditindaklanjuti. Nah saya mau tanya, siapa yang berwenang mengeluarkan surat (SK) itu?" tanya Ono.
"Keuangan (Menteri Keuangan)," lanjut Amran.
"Menteri Keuangan (Menkeu) seperti apa pak Menteri sekarang dengan Menteri Keuangan?" tanya Ono kembali.
Amran kemudian menjelaskan bahwa pihaknya sudah berkomunikasi dengan Menkeu termasuk soal Anggaran Belanja Tambahan (ABT). Namun, Amran menjelaskan ABT tidak masuk karena waktu yang mepet. Ia pun menjelaskan bahwa El Nino bahwa Indonesia tidak mengenal darurat anggaran.
"Saya katakan negeri ini tidak mengenal darurat anggaran. Setelah itu disetujui Rp 14 triliun itu tahun lalu di Desember, di lapangan karena kami dengar aspirasi petani. Setelah itu disetujui kami komunikasi dan ratas bersama ibu Menteri. Kami tidak menyalahkan siapa-siapa tapi kami rapat siapa-siapa," sambungnya.
Menanggapi hal tersebut, Ono kemudian heran jika persetujuan sudah dikeluarkan tapi belum direalisasi. "Apakah memang saat ratas hanya diketok semuanya setuju tapi uangnya nggak ada? Kalau uangnya nggak ada mau cari di mana?" tegasnya dengan suara tinggi.
Ono lantas mengatakan heran melihat hal itu sulit dieksekusi. Padahal, ia mencontohkan kebijakan pembagian pupuk berdiskon gampang dilakukan. Ia mempertanyakan siapa yang bisa menekan Menteri Keuangan.
"Siapa atasannya bu Menteri Keuangan? Siapa yang bisa menekan Menteri Keuangan?" tanyanya lagi.
"Bukan, Menkeu itu mitra. Yang bisa menyampaikan bapak Presiden. Saya tidak bisa paksa dia, kami sudah ratas tiga kali dan sudah diputuskan, Menteri Keuangan hadir," ungkapnya.
"Berarti hanya Tuhan, lah, yang bisa menekan Joko Widodo," pungkas Ono.
(ara/ara)
