Harga Beras Masih Tinggi, Pemerintah Bisa Apa?

Harga beras terus meroket sejak akhir tahun lalu, sampai saat ini beras masih tinggi harganya. Secara nasional, berdasarkan data Badan Pangan Nasional (Bapanas) harga beras masih berkisar di antara Rp 16.380 per kilogram untuk kualitas premium dan Rp 14.260 per kilogram untuk kualitas medium.

Lantas di tengah meroketnya harga beras apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengintervensi hal tersebut? Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menjelaskan salah satu intervensi pemerintah untuk menangani mahalnya harga beras adalah dengan memberikan bantuan pangan beras 10 kilogram.

Setidaknya ada 22 juta keluarga penerima manfaat yang mendapatkan bantuan ini, penerimanya merupakan masyarakat desil 1 dan 2 yang merupakan masyarakat miskin. Artinya, masyarakat yang membutuhkan telah dilindungi daya belinya.

"Masyarakat kita yang 22 juta KPM yang terbawah itu sudah diberikan beras bantuan pangan 10 kilogram gratis, tahun lalu 7 bulan, sekarang 6 bulan. Jadi masyarakat desil 1-2, 98% ter-cover 22 juta," beber Arief ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2024).

Jumlah 22 juta keluarga penerima manfaat itu, disebut Arief sudah mencakup 8% dari total keseluruhan masyarakat Indonesia.

"Itu kan 8% dari total penduduk Indonesia ya. 1 rumah tangga bisa 3-4 orang," kata Arief.

Arief pun menepis anggapan-anggapan yang menyebut pemerintah diam saja di tengah kenaikan harga beras di Indonesia.

"Kalau disampaikan pemerintah tidak intervensi sampai hari ini pemerintah intervensi dengan memberikan 22 juta KPM mendapatkan beras 10 kilogram," jelas Arief.

Selain pemberian bantuan pangan beras, Arief menjelaskan pemerintah juga melakukan Gerakan Pangan Murah atau GPM. Ini merupakan program penyediaan bahan pokok yang dijual dengan harga murah untuk menekan harga di tengah masyarakat.

"Kemudian ada juga GPM, Gerakan Pangan Murah, pak Tito (Mendagri) dan semua pemerintah daerah melakukan ya," pungkas Arief.