.webp)
Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyebut sebanyak 2.505 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyampaikan siap pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Data tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).
Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Haryomo Dwi Putranto mengatakan sebanyak 2.505 ASN tersebut berasal dari 25 instansi kementerian/lembaga. Jumlah ini menggunakan data BKN dalam konferensi pers di Kementerian Kominfo. Terbanyak berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 321 orang.
Haryomo menjelaskan pemindahan ASN ini telah dilakukan melalui penilaian potensi dan kompetensi dari BKN. BKN sendiri telah melakukan penilaian kompetensi sejak tahun 2022.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Capaiannya tahun 2022 sudah dilakukan penilaian 22.436, tahun 2023 kurang lebih 96.760 dan 2024 sampai Februari ini sejumlah 2.430," katanya dalam Konferensi Pers, Jakarta, Selasa (19/3/2024).
Lebih lanjut, pemindahan ASN nantinya berdasarkan skala prioritas yang dapat memenuhi syarat potensi dan kompetensi yang dilakukan oleh BKN. Tentunya, pemindahan akan dilakukan secara bertahap.
Meski begitu, dia tidak menyebutkan secara rinci total ASN yang akan pindah ke ibu kota baru tersebut. Sebab, dia menilai hal ini nantinya berkaitan dengan kebijakan yang dibuat kementerian teknis, yakni Kementerian PAN-RB.
"Ini memang kaitannya dengan kebijakan, tapi dipastikan 17 Agustus, Insyaallah upacara di IKN. Masalah pindah memang ada beberapa klaster, klaster pertama kedua, dan seterusnya," jelasnya.
Berikut ini rincian instansi yang telah mengirimkan data ke Kementerian PAN-RB:
1. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika: 35
2. Badan Nasional dan Penanggulangan Bencana: 39
3. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan: 31
4. Badan Pangan Nasional: 24
5. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila: 25
6. Badan Siber dan Sandi Negara: 61
7. Kejaksaan Agung: 79
8. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional: 69
9. Kementerian Dalam Neger: 132
10. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral: 205
11. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia: 247
12. Kementerian Kesehatan: 201
13. Kementerian Keuangan: 110
14. Kementerian Komunikasi dan Informatika: 59
15. Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan: 56
16. Kementerian Luar Negeri
17. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: 321
18. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: 47
19. Kementerian Perdagangan: 146
20. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas: 49
21. Kementerian Sekretariat Negara: 254
22. Sekretariat Jenderal DPR RI: 87
23. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial: 22
24. Sekretariat Jenderal MPR: 26
25. Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah: 35
