.webp)
Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Risma menyinggung anggaran Kementerian Sosial terkena kebijakan automatic adjustment alias diblokir Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Anggaran yang diblokir mencapai Rp 40,78 miliar.
Kebijakan automatic adjustment sendiri merupakan pencadangan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang diblokir sementara pada Pagu Belanja K/L tahun anggaran 2023 sebesar 5% untuk menghadapi kondisi ketidakpastian ekonomi global dan gejolak geopolitik.
"Isu-isu aktual adalah adanya blokir anggaran di 2024 sebesar Rp 40,784 miliar," kata Risma, dalam Rapat kerja (Raker) bersama Komisi VIII DPR di Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (19/3/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain tentang blokir anggaran, Risma juga menyinggung tentang utang. Kementerian Sosial memiliki utang atas biaya salur sejumlah program bantuan sosial (bansos) antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) melalui PT Pos Indonesia, biaya salur sembako, serta BLT El Nino tahun 2023.
"Biaya salur PKH melalui PT Pos tahun 2023, terdapat utang sebesar Rp 44 miliar. Biaya salur sembako dan BLT El Nino tahun 2023, terdapat utang sebesar Rp 76,88 miliar," paparnya.
Di samping itu,Risma mengatakan bahwa dalam praktiknya penyaluranbansos masih kerap menemui kendala dari sisipenyalurannya. Salah satunya ialah tidak semua daerah memiliki akses yang mudah ke perbankan.
"Uang di kirim ke bank, masuk ke rekening dia. Dia mungkin ambilnya dua bulan kemudian karena jaraknya jauh ambil ke bank. Tapi kalau saya serahkan semua ke PT Pos, saya nggak punya duit," tutur Risma
"Kayak Aceh besar itu, dia nggak punya bank itu. Dia kalau itu butuh Rp 500 ribu padahal nerimanya bansos Rp 300 ribu. Jadi kenapa dia simpan dan ambil 3 bulan sekali," sambungnya.
Baca juga: Risma Tiba-tiba Nangis Saat Rapat di DPR |
Hal ini pun berujung pada munculnya selisih beberapa ratus miliar dari transaksi bansos yang tercatat di data Kemensos yang kemudian menjadi temuan BPK.
"Sudah kita serahkan ke bank, kita nggak bisa jamin ambilnya kapan, jadi temuan. Tapi ya kita harus jelaskan karena seperti ini ngambilnya, tergantung kondisinya," pungkasnya.
Kebijakan Automatic Adjustment di halaman berikutnya. Langsung klik
Sebagai tambahan informasi, sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menerapkan kebijakan automatic adjustment atau pencadangan belanja kementerian/lembaga (K/L) untuk diblokir sementara dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.
Sri Mulyani memastikan kebijakan Automatic Adjustment tidak akan mengganggu prioritas dari K/L karena besarannya masing-masing hanya 5% dari pagu belanja. Total anggaran yang diblokir sementara untuk 2024 ditetapkan sebesar Rp 50.148.936.040.000 atau sekitar Rp 50 triliun.
"Selama ini penyerapan anggaran dari K/L rata-rata juga di sekitar 95%. Jadi sebetulnya 5% itu kalau dilihat dari track record hampir semua kementerian ya, itu kira-kira ada di bagian yang dianggap tidak akan mengganggu prioritas dari K/L itu," kata Sri Mulyani usai nyoblos di TPS 73 di Jalan Mandar X Sektor 3A, Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, Rabu (14/2/2024).
Automatic Adjustment meminta seluruh K/L untuk memblokir anggaran yang dinilai belum prioritas dilaksanakan di awal tahun. Dengan kebijakan ini, K/L diarahkan untuk memprioritaskan belanja yang benar-benar penting sehingga akan memiliki ketahanan untuk antisipasi jika harus dilakukan perubahan dalam menghadapi dampak ketidakpastian global.
"Kalau sampai ada sesuatu yang bergerak prioritas dari negara, seperti kita dihadapkan tahun 2022-2023 waktu itu bergejolaknya harga komoditas yang menyebabkan harga minyak goreng naik, kemudian dilakukan beberapa langkah-langkah prioritas. Tahun lalu juga dilakukan prioritas baru seperti Inpres untuk jalan-jalan rusak," imbuhnya.
