Jakarta -
Gabungan Pelaku Usaha Peternakan Sapi Potong Indonesia (Gapuspindo) mengatakan pekerjaan rumah (PR) pemerintahan selanjutnya yakni menekan importasi daging sapi. Seperti diketahui, saat ini Indonesia masih melakukan impor baik sapi hidup dan daging sapi untuk kebutuhan dalam negeri.
Dia berharap Menteri Pertanian selanjutnya juga bisa dipilih dari sosok yang andal di bidang tersebut, bukan dari partai politik. Karena hal ini dibutuhkan untuk meningkatkan populasi sapi dalam negeri.
"Saran saya presiden (selanjutnya) harus komit dan harus fokus untuk meningkatkan populasi sapi, saya yakin jika komit pasti secara gradual impor sapi dan daging akan turun," kata Direktur Eksekutif Gabungan Pelaku Usaha Peternakan Sapi Potong Indonesia (Gapuspindo) Joni Liano kepada detikcom, Kamis (21/3/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menilai sejumlah program untuk meningkatkan populasi sapi sejauh ini cukup bagus, hanya saja tidak dikerjakan secara fokus. Joni menyinggung anggaran yang minim untuk program tersebut dan kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Menurutnya jika program-program yang sudah ada bisa dikerjakan dengan fokus maka dia meyakini impor sapi bisa ditekan.
"Program-program peningkatan populasi sudah bagus seperti program SIWAB (sapi induk wajib bunting) tapi penilaian saya tidak fokus dikerjakan, tidak ada political will seperti alokasi anggaran minim, koordinasi pusat & daerah dan antar kementerian," terangnya.
Pemerintah diminta setop impor daging kerbau India. Cek halaman berikutnya.
Lihat juga Video: Kata Tim Hukum AMIN soal Surya Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo
[Gambas:Video 20detik]
Selain itu, dia juga berharap pemerintahan selanjutnya bisa menyetop impor daging kerbau beku dari India karena India masih tercatat belum bebas akan penyakit menular pada ternak Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).
"Harapannya (pemerintahan selanjutnya) setop impor daging kerbau beku dari India, karena negara tersebut belum bebas penyakit PMK. India statusnya negara tidak bebas dan juga tidak zona bebas (PMK)," terangnya.
Hal itu juga telah diatur dalam Undang Undang No 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Kemudian diperkuat dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan.
Pada aturan itu dituliskan bahwa pasal 6 ayat 1 aturannya memasukkan produk hewan harus berasal dari negara yang bebas PMK, kemudian harus berasal dari zona bebas penyakit mulut dan kuku. Sementara negara dilarang memasukkan hewan dari negara yang belum bebas PMK dan telah memiliki program pengendalian resmi PMK yang diakui oleh badan kesehatan hewan dunia.
"Australia bebas PMK, Brazil status zona bebas ada beberapa negara bagian bebas PMK tanpa vaksinasi). Zona bebas dibolehkan UU No 41/2014. India statusnya negara tidak bebas dan juga tidak zona bebas," pungkasnya.
Dalam catatan Badan Pusat Statistik Indonesia memang masih banyak melakukan impor daging sapi dari sejumlah negara. Negara asal impor paling besar adalah Australia, pada tahun 2022 101.756 ton, kedua dari India 77.515 ton, Amerika Serikat 20.106 ton, Selandia Baru 13.693 ton, dan Spanyol 7.414 ton.
.webp)
