Anggaran Perlinsos Rp 496 T Jadi Sorotan, Sri Mulyani Beri Penjelasan

Anggaran Perlinsos Rp 496 T Jadi Sorotan, Sri Mulyani Beri Penjelasan

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Selasa, 26 Mar 2024 06:30 WIB
Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengumumkan APBN masih surplus Rp 22,8 triliun per 15 Maret 2024. Pengumuman disampaikan dalam jumpa pers di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Senin (25/3/2024).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati/Foto: Agung Pambudhy
Jakarta -

Alokasi anggaran perlindungan sosial (perlinsos) jadi sorotan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara dan merinci anggaran perlinsos tersebut.

Sri Mulyani menjelaskan, anggaran perlinsos 2024 sebesar Rp 496,8 triliun dan tersebar di beberapa kementerian. Dari anggaran tersebut, Rp 75,6 triliun dialokasikan untuk Kementerian Sosial (Kemensos) di antaranya untuk kartu sembako, PKH, dan asistensi rehabilitasi sosial.

"Saya ingin menyampaikan realisasi perlindungan sosial dan ini yang sering muncul terutama di media sosial kayaknya menjadi pembahasan banget. Seperti kita sampaikan waktu kita menyampaikan APBN 2024 ini, anggaran perlinsos tahun ini mencapai Rp 496,8 triliun perlinsos bukan bansos ya, perlindungan sosial," terang Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA, Jakarta, Senin (25/3/2024).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kemarin juga saya dengar bahwa Kementerian Sosial di DPR menyampaikan bahwa untuk Kementerian Sosial hanya bertanggung jawab Rp 75,6 triliun itu memang untuk program kartu sembako, PKH, asistensi rehabilitasi sosial terutama untuk lansia dan lain-lain," sambungnya.

Sri Mulyani mengatakan, Rp 30 triliun dialokasikan untuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) dan Kementerian Agama (Kemenag). Alokasi itu antara lain digunakan untuk Program Indonesia Pintar (PIP) dan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP).

ADVERTISEMENT

Sebanyak Rp 49 triliun dialokasikan untuk Kementerian Kesehatan (Kemenkes), di antaranya untuk PBI JKN. Berikutnya, untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa sebesar Rp 10,7 triliun.

Sri Mulyani mengatakan, Rp 330 triliun di antaranya digunakan untuk subsidi energi, non energi hingga antisipasi penanggulangan bencana.

"Jadi untuk supaya masyarakat mungkin ya banyak yang menanyakan Rp 496,8 triliun, Rp 75,6 triliun memang Kemensos yang melakukan sementara sisanya ada di beberapa kementerian lembaga dan subsidi yang cukup besar dalam bentuk barang listrik, LPG, BBM pupuk dan kredit usaha, dan kredit perumahan," paparnya.

Simak juga Video 'Temui Jaksa Agung, Sri Mulyani Laporkan 4 Debitur Bermasalah di LPEI':

[Gambas:Video 20detik]

(acd/ara)

Hide Ads