.webp)
Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) dan Badan Pusat Statistik (BPS) sudah mengantongi 13,4 juta data lengkap koperasi dan pelaku UMKM Indonesia. Jumlah ini merupakan keseluruhan dari 9,1 juta data yang ditemukan pada 2022 dan 4,3 juta data pada 2023.
Kendati demikian, Kemenkop UKM menjabarkan bahwa total 13,4 juta data tersebut belum mencakup keseluruhan data lengkap koperasi dan UMKM Indonesia. Sebab, sekitar 59 kabupaten/kota belum didata oleh Kemenkop UKM dan BPS.
"Selama dua tahun ini yang belum di data ada 59 kabupaten/kota dan ini sulit kita jangkau," ungkap Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKop UKM Siti Azizah, di Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (26/3/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Siti kemudian menjelaskan, bahwa sekitar 59 kabupaten/kota belum terdata karena sejumlah tantangan. Salah satunya adalah karena enumerator atau petugas lapangan yang membantu tim survei harus menjangkau seluruh koperasi dan UMKM by name dan by address serta mengumpulkan informasi secara rinci.
Terdapat sejumlah aspek yang ditanyakan kepada koperasi dan UMKM, mulai dari identitas pengusaha dan usaha, bidang usaha, marketing, proses produksi, keuangan, sampai sumber daya manusia. Ada sekitar 98 pertanyaan untuk masing-masing indikator.
Di sisi lain, Siti menjelaskan bahwa setiap daerah memiliki jumlah pelaku UMKM yang berbeda-beda. Satu daerah bisa memiliki banyak koperasi dan pelaku UMKM yang banyak, namun daerah lain bisa mempunyai jumlah koperasi dan pelaku UMKM lebih sedikit.
"Satu enumerator mereka akan mendapatkan banyak (data pelaku UMKM) di satu daerah seperti di Pulau Jawa, lebih mudah. (Tapi) semisal di Mentawai cuma (ada) satu (Koperasi dan UMKM) saya harus kirim enumerator ke situ. Karena itu kita akan melanjutkan survei tahun ini," jelasnya.
Oleh sebab itu, Siti menilai bahwa pihaknya saat ini masih mengusahakan agar program pendataan pelaku UMKM tersebut berlanjut tahun ini. Pihaknya menargetkan sebanyak 4 juta data koperasi UMKM bisa diperoleh pada 2024.
Ia bicara kemungkinan pendataan UMKM belum selesai di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Bisa jadi," pungkasnya.
(ara/ara)
