Kata Luhut Sekarang Hampir Sulit buat OTT, Kok Bisa?

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyiapkan satu sistem yang akan mengintegrasikan tata kelola berbagai sektor. Hal ini akan diwujudkan melalui pengembangan government technology (GovTech).

Luhut mengatakan, pihaknya telah bekerja sama dengan Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan dalam mematangkan sistem ini, yang juga akan diintegrasikan dengan e-Katalog pemerintah. Ia optimistis sistem tersebut bisa membantu menekan operasi tangkap tangan (OTT).

"Kita kerja sama dengan Pak Pahala Deputi Pencegahan KPK mengenai sistem ini. Mereka juga kasih masukan luar biasa, sehingga e-Katalog ini sangat bermanfaat untuk mengurangi OTT," kata Luhut, melalui unggahan pada akun Instagram @luhut.pandjaitan, dikutip Kamis (4/4/2024).

"Jadi OTT ini sudah tidak menjadi isu lagi bagi kami, karena sekarang hampir sulit orang buat OTT karena semua sudah di mesin. Jadi orang negosiasi ke mesin," sambung Luhut.

Hal ini semakin digencarkannya dengan melihat kasus korupsi tata niaga timah yang tengah ramai diperbincangkan publik. Sejalan dengan itu pula, ia mendorong penyempurnaan platform Sistem Informasi Mineral dan Batubara (SIMBARA) Kementerian ESDM agar segera bisa mengintegrasikan tata kelola komoditas timah dalam waktu dua bulan ke depan.

"Timah masuk ke sistem ini, kita bisa men-trace asalnya timah dari mana, tempat yang benar nggak, kalau sudah tempat benar, sudah bayar pajak belum, bayar royalti belum. Karena ini berdampak pada penerimaan negara," ujar dia.

Luhut pun mencontohkannya lewat komoditas batu bara yang telah lebih dulu masuk ke dalam sistem tersebut. Menurutnya, usai masuk SIMBARA penerimaan negara dari batu bara naik hampir 40%.

"Karena nggak bisa main-main lagi. Dan secara otomatis sistem ini juga dia bisa mem-block, dia (perusahaan) nggak bisa ekspor kalau belum menyelesaikan kewajiban-kewajiban," imbuhnya.

Ia juga memastikan, nantinya keseluruhan sistem GovTech tidak akan didukung teknologi canggih sehingga tidak ada oknum yang bisa main-main.

"Memang ada yang bertanya kalau ini ada yang mengakali sistem. Ini langsung kelihatan, bila ada anomali dalam satu malam langsung bisa kita kejar," kata Luhut.

Luhut bilang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah menargetkan sistem Digital ID sebagai bagian dari pengembangan GovTech agar rampung pada kuartal III 2024. Apabila sistem ini terwujud, ia percaya akan mendorong tata kelola lebih efisien dan transparan, serta menambah penerimaan negara.

"Kalau itu terjadi maka saya berikan contoh subsidi pupuk yang Rp 30 triliun itu akan langsung kita kirimkan by name by addres dan kemudian dia membeli melalui e-Katalog pupuk yang dia butuhkan sehingga kebocoran Rp 30 triliun sudah ndak ada. Saya kira ini transformasi pemerintahan yang luar biasa dan ini saya kira akan berlanjut di pemerintahan yang akan datang," pungkasnya.