Jakarta -
Bank Indonesia (BI) memastikan akan terus menjaga stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian akibat meningkatnya ketegangan Iran dan Israel. Hal ini dinilai menjadi fokus penting bank sentral Tanah Air.
Demikian kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam sidang IMF-World Bank di Washington DC, yang disampaikan melalui keterangan tertulis, Jumat (19/4/2024).
"Kami terus memastikan stabilitas rupiah tetap terjaga dengan intervensi valuta asing dan langkah-langkah lain yang diperlukan," kata Perry.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Perry menilai ekonomi Indonesia termasuk salah satu negara emerging market (EMEs) yang kuat dalam menghadapi dampak rambatan global akibat ketidakpastian penurunan Fed Fund Rate (FFR) dan meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Hal itu ditopang oleh kebijakan moneter dan fiskal yang prudent dan terkoordinasi erat.
Perry memastikan pengelolaan aliran portfolio asing yang ramah pasar, termasuk operasi moneter yang "pro-market" dan terintegrasi dengan pendalaman pasar uang, mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia.
Pasca libur Lebaran, rupiah melemah terhadap dolar AS hingga tembus level Rp 16.000-an. Dolar AS juga mayoritas menguat terhadap mata uang Asia lainnya.
Utang luar negeri melonjak. Cek halaman berikutnya.
Utang Luar Negeri Melonjak
BI mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Februari 2024 mencapai US$ 407,3 miliar atau naik tipis 0,2% dibandingkan tahun sebelumnya.
Peningkatan tersebut terutama bersumber dari sektor publik, baik pemerintah maupun bank sentral.
"Perkembangan posisi ULN juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang dolar AS terhadap beberapa mata uang global, termasuk Rupiah," kata Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangan tertulis.
Erwin mengatakan ULN pemerintah tetap terkendali dan dikelola secara terukur, efisien dan akuntabel. Posisi ULN pemerintah pada Februari 2024 tercatat sebesar US$ 194,8 miliar, tumbuh 1,3% (yoy) atau meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan 0,1% (yoy) pada bulan sebelumnya.
"Perkembangan ULN tersebut terutama disebabkan oleh penarikan pinjaman luar negeri, khususnya pinjaman multilateral untuk mendukung pembiayaan beberapa program dan proyek pemerintah," paparnya.
Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN dan dalam rangka melanjutkan momentum pertumbuhan ekonomi, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung upaya pemerintah dalam pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas.
ULN pemerintah diklaim tetap dikelola secara hati-hati, kredibel dan akuntabel untuk mendukung belanja, antara lain pada sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (21,1% dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (18,1%); Jasa Pendidikan (16,9%); Konstruksi (13,7%); serta Jasa Keuangan dan Asuransi (9,7%).
"Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98% dari total ULN pemerintah," ungkapnya.
.webp)
