.webp)
Rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) ditarget naik dari rata-rata 38% saat ini menjadi hingga 40% di 2025. Hal itu tertuang dalam Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) 2025 yang disusun Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas.
Berdasarkan dokumen tersebut, rasio utang pemerintah sebagai bagian sasaran fiskal 2025 ditargetkan berada di kisaran 39,77% sampai 40,14% terhadap PDB. Angka tersebut naik dari perkiraan 2024 yang sebesar 38,26% dan lebih tinggi dari realisasi 2023 yang sebesar 38,90%, bahkan hampir setara dengan realisasi saat pandemi COVID-19 di 2021 yang mencapai 40,73%.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu pun buka suara. Ia mengatakan rancangan itu masih sebatas tahapan proses awal dan belum ketetapan mutlak.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nanti kita ikuti prosesnya saja. Prosesnya siklusnya sudah jelas, ada penyusunan APBN itu dengan penyusunan KEM-PPKF. Nanti ada RKP, nanti ada di DPR. Jadi nanti kita ikuti aja ya prosesnya," kata Febrio saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (24/2/2024).
Dalam dokumen RKP 2025, disebutkan bahwa rasio utang pemerintah akan terus dijaga di bawah batas utang maksimum sebesar 60% dari PDB. Dalam penjelasan di dokumen BKF berjudul 'Dinamika Utang Pemerintah Indonesia', rasio utang terhadap PDB merupakan bagian dari variabel rasio utang.
Dengan melebarnya target stok utang itu, defisit APBN dalam RKP 2025 juga ditargetkan melebar ke posisi 2,45% sampai 2,8% PDB dari proyeksi realisasi defisit APBN pada 2024 sebesar 2,29%. Nilai itu jauh lebih besar dari capaian defisit pada 2023 sebesar 1,66% PDB, meski masih lebih baik dari defisit saat masa pandemi COVID-19 di 2020 sebesar 6,14%.
Berdasarkan keterangan dalam RKP 2025, pelebaran defisit ini ditujukan untuk mendorong produktivitas dengan memberikan ruang fiskal yang cukup besar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Sebagai informasi saja, bahwa pemerintahan 2025 akan dipimpin Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.
Dengan kebijakan tersebut, upaya perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan diarahkan pada upaya penyediaan pembiayaan yang prudent dan kredibel untuk mendukung kebutuhan pembangunan, baik melalui pembiayaan utang dan non-utang.
(aid/rrd)
