RI Integrasikan Layanan di Satu Aplikasi Super, Data Warga Bakal Tetap Aman?

RI Integrasikan Layanan di Satu Aplikasi Super, Data Warga Bakal Tetap Aman?

Shafira Cendra Arini - detikFinance
Kamis, 25 Apr 2024 14:54 WIB
Direktur Utama Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) Dwina Septiani Wijaya
Direktur Utama Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) Dwina Septiani Wijaya (Foto: Shafira Cendra Arini/detikcom)
Jakarta -

Perum Percetakan Uang RI (Peruri) tengah menggenjot proses pembentukan INA Digital, aplikasi super yang akan mengintegrasikan dan memadukan berbagai layanan masyarakat dalam satu portal. Lalu, apakah keamanan data digital masyarakat terjamin aman?

Direktur Utama Perum Peruri Dwina Septiani Wijaya mengatakan, pemerintah menyiapkan infrastruktur INA Digital dengan didukung kolaborasi dari berbagai kementerian dan lembaga (KL).

"Kementerian PAN-RB sebagai ketua tim, tetapi Kementerian lain juga terlibat, seperti Kementerian Keuangan, BSSN. dan Peruri sebagai implementing agency-nya," kata Dwina dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Kamis (25/4/2024).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Adapun Kementerian Kominfo sendiri berperan dalam membangun infrastruktur portal, kemudian Kementerian PPN/Bappenas dalam sistem satu data, sedangkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga punya peran penting dalam integrasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)/Digital ID. Ada juga Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang membantu dalam infrastruktur keamanannya.

Sementara itu, Direktur Digital Business Peruri Farah Fitria Rahmayanti menjelaskan, natinya data-data masyarakat akan tetap berada di KL masing-masing. Ia juga memastikan transaksi akan dilakukan secara aman.

ADVERTISEMENT

"Data itu tetap berada di KL masing-masing, tapi kita pastikan transaksi data exchange sangat secure karena dari awal itu security by design," jelas Farah.

"Kalau kita lihat bagaimana SPBE atau Govtech ini bisa disinergikan atau in line antara data yang dipertukarkan, kemudian aplikasinya aplikasi di dalam satu sistem atau satu portal nasional, yang kita bisa jaminkan security by desain dari awal," sambungnya.

Farah mengatakan, PR besar dalam pembentukan GovTech ini ilaah bagaimana memastikan semua kolaborasi yang ada tetap aman melalui security by design tersebut. Selaras dengan hal ini pula, perlu dipastikan agar tata kelola dan aturan aturan yang ada dalam sertifikasi keamanan cyber.

"Dan juga kita menghindari juga adanya risiko, kalau semuanya di taruh di sini (Peruri/GovTech) ada risiko ditarik semua (serangan cyber ke satu bagian). Kebayang kalau semua itu ditaruh di sini, ketarik, bubar. Tapi memang kita basic-nya security and design. jadi itu yang akan, tetapi potensi-potensi itu seperti itu yang dari by desain memang dari awal sudah dipikirkan," Dwina menambahkan.

(shc/das)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads