Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) berharap kabinet berikutnya yang dinahkodai oleh presiden terpilih Prabowo Subianto akan didukung dengan sosok menteri-menteri ekonomi yang bisa bekerja sama dengan para pelaku usaha.
Pandangan ini disampaikan oleh Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani. Adapun masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri akan berakhir pada Oktober 2024. Artinya, dalam kurun waktu 5 bulan lagi pemerintahan baru akan hadir.
"Jelas ya profesionalisme, kemudian bisa bekerja sama dengan para pelaku usaha, bisa (memahami) unsur-unsur ekonomi yang menurut kami ini menjadi satu kesatuan," kata Shinta, di Kantor DPN Apindo, Jakarta Selatan, Rabu (8/5/2024).
Shinta menekankan, profesionalisme menjadi salah satu kriteria utama yang diharapkannya akan dimiliki kandidat menteri-menteri berikutnya. Dalam hal ini, menurutnya rekam jejak atau track record perlu menjadi perhatian.
"Kami prinsipnya itu lah menteri yang secara profesional punya rekam jejak yang bisa menunjukkan perkembangan daripada ekonomi Indonesia ini dijaga seperti apa," ujarnya.
Lebih lanjut, saat ditanya pandangannya tentang siapa sosok kandidat-kandidat kuat dari menteri-menteri ekonomi, Shinta enggan menjawab hanya tertawa.
Di samping itu, Apindo sendiri telah menyampaikan peta jalan atau Roadmap Perekonomian 5 tahunan bentukan pengusaha kepada tim pemerintahan yang baru. Salah satu usulan yang disampaikannya ialah pembentukkan kementerian baru yang khusus menangani masalah perumahan dan perkotaan.
Adapun dalam Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini, persoalan perumahan berada di bawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang juga menangani bidang infrastruktur.
"Ada beberapa memang masukan dari segi misalnya kita tidak punya kementerian yang fokus di properti. Itu tidak ada, jadi masuk ke dalam PUPR. Nah sementara di PUPR itu kan lebih ke infrastruktur. Jadi kami mengharapkan akan ada menteri khusus yang menangani daripada perumahan, menangani properti ya, dari segi real estate dan lain-lain. Jadi ini salah satu yang sangat spesifik yang kami ajukan kepada pemerintah," terangnya.
Shinta mengatakan, pembentukan kementerian baru ini harapannya juga diiringi dengan pembentukan badan-badan pelaksana, salah satunya seperti badan percepatan perumahan, serta yang berfokus terhadap perkotaan atau urban.
"Karena itu merupakan usulan kami, karena penanganan dari segi perkotaan juga penting untuk diperhatikan. Jadi kami mengusulkan kedua hal ini digabungkan yakni properti dan urban tersebut menjadi satu kementerian," pungkasnya.
(shc/rrd)