.webp)
Kabar tentang penambahan jumlah kementerian dari 34 menjadi 40 pada pemerintahan presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto, kian menjadi sorotan publik. Ada yang mendukung rencana itu namun ada juga yang tidak setuju.
Terlepas dari pro-kontra penambahan jumlah kabinet ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diprediksi akan semakin tekor jika rencana itu benar diwujudkan. Hal ini seperti yang diungkap sejumlah pengamat dalam negeri.
Pengamat Politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor mengatakan penambahan jumlah Kementerian di RI ini tentunya sedikit banyak akan berpengaruh terhadap besaran APBN yang perlu disiapkan pemerintah ke depannya. Sebab dengan adanya penambahan ini akan membuat belanja negara menjadi lebih besar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dia kan harus menyediakan pendanaan untuk operasional kantor, dan lain sebagainya termasuk juga pengadaan sumber daya manusia, dan kalau kemudian itu pekerjaannya tidak kompleks (cukup rumit untuk dibentuk Kementerian baru) ya buat apa (ditambah)," kata Firman kepada detikcom, Selasa (14/5/2024).
Namun ia sendiri tidak bisa memastikan apakah kenaikan jumlah belanja negara ini kemudian dapat memberatkan APBN. Namun menurut Firman daripada menggunakan anggaran negara untuk membentuk Kementerian baru, akan lebih baik jika dana itu disalurkan untuk program-program yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Saya tidak tahu hitung-hitungan ekonomi ya, jadi mau memberatkan atau tidak itu saya tidak tahu. Tapi pendanaan yang ada untuk pembangunan birokrasi itu akan lebih baik kalau diarahkan ke permasalahan-permasalahan yang lebih konkret," ujarnya.
"Jadi lebih baik mengefektifkan Kementerian yang sudah ada sekarang ketimbang menambah Kementerian lain, kan sayang uangnya. Dana itu bisa digunakan untuk yang lebih urgen untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pencarian kerja, dan lain-lain lah yang lebih konkret," jelasnya lagi.
Senada dengan itu, Pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio juga mengatakan penambahan jumlah Kementerian dapat membuat pengeluaran negara menjadi lebih besar. Walaupun ia sendiri berpendapat dengan adanya penambahan jumlah Kementerian ini bisa membantu pemerintahan berikutnya menjalankan janji atau program-program unggulan mereka.
"Plusnya kan mungkin bisa mempercepat kinerja pemerintahan dalam rangka memenuhi janji-janji kampanye, tentunya untuk kesejahteraan rakyat. Minusnya itu kan beban APBN (makin berat)," ucapnya.
Misalkan saja untuk anggaran belanja pegawai jadi lebih besar karena jumlahnya jadi lebih banyak, atau bisa juga untuk biaya operasional Kementerian yang otomatis ikut meningkat, dan lain sebagainya.
"Kan bikin Kementerian (baru) memangnya cuma (menambah) Menteri doang, kan pasti ada PNS-nya di situ. Nah terus bagaimana, apakah penerimaan PNS baru atau kemudian meminta PNS dari Kementerian untuk pindah?" kata Hendri.
"Tapi kan belanja pegawai itu cuma satu hal, belum infrastruktur lain yang dibutuhkan. Jadi penambahan Kementerian itu nggak cuma tambah kantor pasang papan nama, tapi kan ada kebutuhan biayanya. Itu salah satu hal yang harus dipertimbangkan," jelasnya lagi.
Kemudian, Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah ikut berpendapat jika pemerintah benar melakukan 'penggemukan' jumlah Kementerian yang ada dari 34 jadi 40, tentu kedepannya pengeluaran pemerintah akan semakin besar. Sama seperti yang sudah disampaikan, gaji pegawai hingga anggaran program Kementerian baru jadi faktor utama membengkaknya APBN nanti.
"(Penambahan jumlah Kementerian) ya pastilah akan menambah beban APBN. Memang Menterinya nggak digaji? Dan yang harus diingat juga setiap Menteri kan pasti akan memiliki tim, kan dia tidak bisa kerja sendirian. Setiap Menteri pasti akan memiliki staf ahli, eselon 1, eselon 2, dan pegawai Kementerian lainnya," kata Piter
"Yang pasti besar kan (biaya yang dibutuhkan) rombongan setiap Kementerian yang terbentuk. Tambah satu Menteri tambah satu rombongan, tambah dua Menteri tambah dua rombongan. Belum program kerjanya, belum kantornya," tambahnya.
Oleh karena itu Piter merasa pemerintah selanjutnya perlu mempertimbangkan betul-betul terkait rencana penambahan jumlah Kementerian ini. Walaupun menurutnya jika pemerintahan selanjutnya benar menambah jumlah Kementerian, seharusnya Prabowo bersama timnya sudah memperhitungkan betul besaran anggaran yang diperlukan.
"Makanya harus dipertimbangkan sekali, menaikkan jumlah Menteri akan membutuhkan biaya yang besar. Tapi yang memutuskan itu kan Prabowo, dia seharusnya sudah memperhitungkan semuanya, bahwa keputusannya itu akan berdampak pada tambahan biaya, nah sejauh mana dia bisa menutup tambahan biaya itu," terangnya.
(fdl/fdl)
