Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) masih menggodok tata pengelolaan lobster. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menargetkan Indonesia dapat menjadi negara pengekspor lobster dalam kurun waktu 10 tahun.
Trenggono, sapaan akrabnya, menyebut selama ini Vietnam menjadi negara eksportir lobster. Dengan menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan dan pembentukan Project Management Office (PMO) 724, dia berharap Indonesia bisa menjadi salah satu negara yang dapat mengekspor lobster.
"Harapannya Indonesia 10 tahun kemudian ekspor lobster tidak dari Vietnam, langsung dari Indonesia," kata Trenggono dalam Konferensi Pers Peluncur PMO 724, di kantor, Rabu (15/4/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di sisi lain, dia juga ingin Indonesia menjadi produsen dalam 5 komoditas strategis, yakni udang, lobster, kepiting, nila, dan rumput laut. Namun, menuju ke sana tidaklah mudah karena membutuhkan riset bertahun-tahun.
Dia mencontohkan Norwegia membutuhkan waktu untuk riset budi daya salmon selama 50 tahun. Indonesia sendiri sudah memulai budidaya lobster di Lampung. Namun, tingkat kehidupan lobsternya masih sangat kecil.
"Kita juga sudah menjadi BBL di Lampung. Tapi, survival rate-nya belum berhasil. Memang butuh waktu dan riset yang panjang," imbuhnya.
Senada, Sekretaris Jenderal KKP sekaligus Ketua Pelaksana PMO 724 Rudy Heriyanto Adi Nugroho mengatakan dalam kurun waktu 5-10 tahun ke depan, Indonesia dapat mengekspor langsung lobster ke China. Lobster yang diekspor bukan lobster yang masih kecil, melainkan yang sudah besar.
"Harapan kami 5-10 tahun kita akan ekspor lobster yang besar langsung ke China," katanya.
Untuk menuju ke sana, pihaknya tidak bisa berjalan sendirian. Apalagi penyelundupan benur lobster ilegal semakin marak terjadi. Melalui pembentukan PMO ini, pihaknya akan menggandeng lembaga terkait untuk berantas pelaku penangkapan benur lobster ilegal, termasuk kepolisian.
"Nggak bisa KKP berjalan sendiri kita harus berjalan bersama yang lain, khususnya Polri yang sudah punya jaringan sampai kecamatan," imbuhnya.
(fdl/fdl)