.webp)
Indonesia punya ambisi besar menjadi anggota Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Selangkah lagi target besar itu bisa terwujud.
Indonesia saat ini baru saja masuk dalam tahap penting dalam keanggotaan OECD, yaitu proses aksesi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia cuma butuh waktu tujuh bulan untuk bisa masuk proses aksesi, Argentina saja yang juga baru masuk proses aksesi butuh lima tahun.
Sejauh ini sudah ada 38 negara yang mendukung Indonesia masuk dalam OECD. Indonesia sendidi bergabung bersama Argentina, Brasil, Kroasia, Peru, Bulgaria, dan Romania sebagai negara aksesi untuk menjadi anggota OECD.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tahap berikutnya untuk proses aksesi adalah Indonesia menyampaikan initial memorandum secara langsung ke OECD. Ini adalah dokumen yang disampaikan negara kandidat aksesi OECD untuk mengukur tingkat keselarasan regulasi, kebijakan, dan praktik negara kandidat dengan OECD.
Dokumen tersebut adalah proses awal dari rangkaian proses penyelarasan regulasi, kebijakan, dan standar suatu negara dengan OECD.
"Sesudah aksesi ini proses selanjutnya adalah Indonesia membuat memorandum. Memorandum itu akan terdiri dari dokumen yang mencakup seluruh penyelarasan yang diminta steering committee OECD," kata Airlangga usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2024).
Ada 26 kebijakan yang harus diselaraskan dengan OECD mulai dari keuangan, ekonomi, anti korupsi, persaingan sehat, hingga ekonomi digital. Indonesia diberi waktu 280 hari atau sekitar 9 bulan dari sekarang untuk menyusun dokumen initial memorandum tersebut. Setelahnya OECD akan meninjau Indonesia apakah pantas masuk sebagai anggota OECD.
Indonesia, kata Airlangga, memiliki target untuk masuk keanggotaan OECD dalam waktu tiga tahun ke depan. Sejauh ini tidak ada negara yang bisa cepat diterima dalam keanggotaan OECD. Indonesia ingin mengikuti langkah Chili yang cuma butuh tiga tahun untuk proses aksesi.
"Ini kan makan waktu 3-4 tahun. Tidak ada satu negara pun bisa diterima setahun. Target kita tiga tahun sama seperti Chili," beber Airlangga.
Airlangga menyatakan, pemerintah sudah membesut project management office (PMO) di bawah Kemenko Perekonomian untuk mempercepat proses aksesi OECD.
Di sisi lain, Indonesia juga akan mengundang OECD untuk bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sekjen OECD Mathias Cormann bakal bertemu Jokowi pada akhir bulan ini di Istana Negara.
Saingi Singapura Tarik Investasi
Airlangga menyatakan investasi bakal lancar masuk ke Indonesia bila bisa menjadi anggota OECD. Bahkan, Indonesia bisa menyaingi Singapura di lingkup Asia Tenggara untuk menarik investasi dari berbagai negara.
Dengan masuk ke dalam OECD, Indonesia akan memiliki kebijakan yang selaras dengan praktik terbaik di berbagai negara. Hal ini dinilai menjadi nilai tambah dan menaikkan kepercayaan investor untuk menanamkan uangnya di Indonesia.
"Tentu dampak ekonomi (menjadi anggota OECD) adalah dari segi investasi, kita punya based practice secara global," ungkap Airlangga.
Dengan masuknya sebagai anggota OECD, menjadi bukti Indonesia serius melakukan reformasi kebijakan dengan mengikuti banyak negara-negara maju di dunia.
"Jadi ini adalah best practice untuk reform, kalau untuk reform disebutnya like minded country negara yang mempunyai kesamaan kebijakan," ujar Airlangga.
Secara khusus, Airlangga bilang akan banyak lembaga-lembaga investasi dari berbagai negara akan masuk ke Indonesia bila sudah menjadi anggota OECD. Dia percaya Indonesia mampu menyaingi Singapura untuk menarik investasi Amerika Serikat (AS).
"Kalau negara punya kesamaan kebijakan maka yang masuk adalah sovereign wealth fund. Nah kalau ini kita bisa dapat, saya optimis posisi Indonesia dan sovereign wealth fund yang posisinya kebanyakan di Singapura akan bersaing," ungkap Airlangga.
"Sekarang kan hampir semua investasi Amerika 80% masuk ke Singapura, dari Singapura baru mecah ke berbagai negara," lanjutnya.
(hal/rrd)
