Menkeu: Ongkos Politik CGI Besar

Jakarta - Forum Consultative Group on Indonesia (CGI) semula dimaksudkan untuk memudahkan pembiayaan defisit APBN. Namun dalam perjalanannya, banyak sekali intervensi politik yang dilakukan CGI."Karena itu CGI sudah tidak diperlukan lagi karena ongkos politiknya gede dan stigmanya jelek," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani.Ia menyampaikan hal itu usai menjadi pembicara dalam acara yang digelar Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) di Hotel Grand Hyatt, Jl MH Thamrin, Jakarta, Kamis (25/1/2007).Menurut Sri Mulyani, mulai tahun 2000, Indonesia sudah mulai mengandalkan Surat Utang Negara (SUN) untuk membiayai defisit anggaran. "Dan defisit dengan menggunakan SUN ini perkembangannya cukup menggembirakan, walaupun tidak berarti kita tidak mau ngutang dari sumber lain," jelasnya.Selama ini, lanjut dia, pinjaman bilateral dan multilateral Indonesia masih diwadahi oleh CGI. Namun lama kelamaan, jumlah pinjaman semakin mengecil. Dan selanjutnya, hanya tersisa tiga sumber pinjaman utama yakni Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB) dan Jepang. "Beberapa pemain baru seperti Cina pun sudah makin banyak," tambahnya.Sri Mulyani menambahkan, akan lebih baik jika urusan utang piutang dilakukan secara langsung ke bisnis tanpa upacara-upacara yang panjang."Seperti dalam penerbitan SUN, hanya Dirjen saya saja yang issue ke market. Kan lebih enak kalau begitu. Kalau kita pinjam ke Jepang misalnya, kita langsung straight ke masalah peminjamannya saja, tidak perlu pakai seremoni yang panjang-panjang," tandasnya. Di tempat terpisah, Ketua Komisi XI DPR Awal Kusumah menyarankan agar pemerintah berhenti menggunakan sumber dari luar negeri untuk membiayai pembangunan. "Kita harus membangun semangat kemandirian, menggunakan kekuatan yang ada dalam negeri," ujarnya kepada detikcom, di Gedung DPR/MPR.Dengan demikian tidak ada lagi kekuatan asing yang menyetir kebijakan yang diambil pemerintah. Kalau pun perlu meminjam bisa melalui negosiasi bilateral dengan negara-negara tetangga. Namun itu adalah langkah terakhir yang diambil pemerintah jika sumber pendanaan dalam negeri tidak mencukupi. (qom/nrl)