Tak Ada Alasan Politik di Balik Pembubaran CGI

Jakarta - Pemerintah menampik adanya dugaan agenda politis tersembunyi di balik rencana pembubaran Consultative Group on Indonesia (CGI). Pembubaran forum itu sudah direncanakan dan dibahas sejak dua tahun yang lalu.Hal tersebut disampaikan Menko Perekonomian Boediono dalam konferensi pers di Gedung Depkeu, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis (25/1/2007).Menko menambahkan, pembubaran forum CGI tidak mengikuti pola pembubaran Intergovernmental Group on Indonesia (IGGI) oleh mantan Presiden Soeharto karena merasa tidak senang dengan Ketua IGGI JP Pronk yang mengacak-acak hak asasi manusia di Indonesia."Tidak ada sembunyi-sembunyi. Ini memang sudah kita bahas secara bertahap selama dua tahun. Bagaimana kita membuat format yang lebih efektif. Tapi alasan politik seperti JP Pronk jaman IGGI itu tidak ada," ujar Boediono.Menurutnya, Indonesia harus bangga dengan dibubarkannya IGGI karena dalam proses berutang tidak lagi mengandalkan koordinasi dari negara-negara multilateral itu. "Kita deal pada suatu framework sendiri," ujarnya.Boediono pada hari ini juga menemui tiga kreditor besar Indonesia yakni Jepang, ADB dan Bank Dunia. Dari kreditor itu menurut Boediono tidak ada yang keberatan. "Mereka bahkan apreciate, jadi kita harapkan anggota yang lain tidak keberatan juga. Proses tanpa CGI pun saya harap bisa menjaga kelancaran hubungan antara negara-negara," ungkapnya. Kepada pelaku pasar, Boediono meminta mereka tidak khawatir mengingat pembubaran CGI ini tidak memberi risiko yang besar ke pasar. Sementara Menkeu Sri Mulyani menambahkan, meski forum CGI ini dibubarkan, untuk pembiayaan defisit 2007, yang sebagian dari pinjaman luar negeri tidak mengalami perubahan strategi. "Artinya kita akan tetap mengkombinasikan seluruh sumber, mencari yang paling efisien, bunga yang paling rendah," tandasnya. (qom/qom)