.webp)
Kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% berada di era kepemimpinan presiden terpilih, Prabowo Subianto. Namun, Prabowo mempunyai target besar pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8%. Lantas dapatkan target besar tersebut tercapai?
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dirasa sulit tercapai di tengah-tengah kenaikan PPN menjadi 12%. Hal ini dikarenakan kenaikan PPN akan berdampak pada pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Padahal Produk Domestik Bruto (PDB) paling besar kontribusinya dari konsumsi rumah tangga.
"Jadi, bisa kita bayangkan kalau pertumbuhan ekonomi itu banyak bergantung pada konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga yang rentan akan lebih susah untuk mencapai pertemuan yang lebih tinggi. Target capaian (pertumbuhan ekonomi) 8% itu lebih susah, bahkan (tarif) PPN sekarang 11% juga tidak mudah," kata Faisal kepada detikcom, Selasa (21/5/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di sisi lain, dia juga melihat pertumbuhan ekonomi di pemerintahan baru tidak bisa langsung dapat mencapai 8% lantaran masih ada masih melalui masa transisi. Faisal menilai dibutuhkan waktu hingga 3-5 tahun untuk mencapai target tersebut.
Dia menjelaskan pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada satu faktor saja, tapi juga program-program yang diusung ke depannya dapat memberikan multiplier efek. Misalnya, program makan siang gratis akan seperti apa dampaknya ke depan.
"Target 8% itu juga sebetulnya sama-sama mau PPN 11% atau 12% itu tidak mudah. Artinya bukan bergantung di PPN saja banyak faktor yang mempengaruhi. Termasuk makan siang itu mau di desainnya nanti seperti apa apakah memperhitungkan tadi efek multiplayer," imbuhnya.
Senada, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad mengatakan kenaikan PPN menjadi 12% akan semakin memberatkan target pertumbuhan ekonomi Prabowo sebesar 8%. Hal ini dikarenakan kenaikan PPN akan mendorong harga jual produk semakin lebih mahal.
Dengan begitu, daya beli konsumen akan melemah. Imbasnya, pendapatan perusahaan akan menurun sehingga dapat menyebabkan pengurangan tenaga kerja.
"Justru akan semakin berat ya karena ada faktor konsumsi. PPN 12% ini mendorong biaya produksi dan konsumsi, otomatis daya beli melemah. Industri akan mengurangi tenaga kerja karena pendapatan menurun konsumsi turun ini akan mengurangi pertumbuhan ekonomi," kata Tauhid kepada detikcom.
Lebih lanjut, dia menjelaskan dampak kenaikan PPN ini dapat menurunkan ekspor, menaikkan inflasi, hingga pendapatan masyarakat akan menurun. Dia pun berharap lebih baik kenaikan tarif PPN menjadi 12% ini ditunda.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyerahkan kenaikan PPN menjadi 12% ini kepada Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
"Mengenai PPN itu nanti kami akan serahkan ke pemerintahan yang baru," katanya di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2024).
Meski begitu, dalam pergantian pemerintahan pihaknya tetap akan berkomunikasi dengan Tim Prabowo-Gibran. Harapannya pemerintahan baru bisa merealisasikan berbagai program tanpa menunggu waktu lama.
"Kita terus berkomunikasi dengan tim maupun orang-orang yang ditunjuk oleh Pak Prabowo. Sehingga apa yang kita tuangkan akan bisa sedapat mungkin memasukkan seluruh aspirasi, sehingga pemerintah baru programnya dan prioritas pembangunannya tetap bisa berjalan tanpa harus menunggu waktu," bebernya.
(das/das)
