.webp)
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melangsungkan diskusi atau Focus Group Discussion (FGD) Bersama dengan sejumlah kementerian/Lembaga (KL) hingga pelaku usaha importir bawang putih. Salah satu pokok pembahasan hari ini menyangkut kondisi harga pasar bawang putih yang tengah melonjak.
Anggota KPPU Eugenia Mardanugraha mengatakan, langkah ini dilakukan untuk menyikapi kenaikan harga bawang putih yang tinggi. Dalam hal ini, utamanya menjaga agar di dalam perekonomian tidak terjadi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
"Hasil dari pertemuannya adalah kami menghimpun informasi dulu mengenai apa yang menyebabkan harga bawang putih meningkat. Terjadinya impor bawang putih yang ada sekarang itu memang bukan bawang putih yang kualitasnya baik, sehingga mereka itu harus mengeluarkan biaya yang cukup tinggi itu untuk bisa menyimpan bawang putih tersebut," kata Eugenia dalam konferensi pers di Kantor KPPU Jakarta Pusat Selasa (21/5/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kondisi inilah yang menyebabkan harga bawang putih di pasaran tinggi. Rencananya, impor akan kembali dilakukan pada pertengahan bulan Juni mendatang. Dengan demikian, para pengusaha optimistis Harga akan melandai mulai bulan depan. Namun apabila harga tidak turun setelahnya, pihaknya akan mengusut tuntas untuk mengecek potensi adanya kartel bawang putih.
"Kalau tidak turun, ya kami (KPPU) akan melakukan observasi lagi Apakah ada terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam pembentukan harga bawang putih," ujarnya.
Sementara itu, Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa menambahkan, berdasarkan hasil FGD tersebut muncul usulan agar ditetapkan harga eceran tertinggi (HET) untuk komoditas bawang putih. Langkah ini diharapkan dapat mencegah terjadinya monopoli hingga kartel harga.
"Saya kira Bapanas itu perlu menetapkan walaupun ini bukan bahan pokok penting. Ini tetap perlu ditetapkan, sehingga kita tahu ini harga mahal, di atas berapa persen, terukur. Apakah terjadi persekongkolan, kartel, apakah di importir, atau di level distributor atau agen, kita cek semua," katanya, dalam kesempatan yang sama.
Fanshurullah mengatakan, KPPU juga sempat terjun langsung ke lapangan untuk mengecek Harga bawang putih di 7 kantor wilayah (Kanwil) KPPU. Berdasarkan hasil kunjungannya sendiri ke Kalimantan Barat, ditemukan Harga bawang putih berkisar di Rp 38-40 ribu per kg, naik sekitar 30% dari Rp 32 ribu. Namun di daerah lain seperti Makassar ada yang mencapai Rp 50-60 ribu.
"Persoalan, yang menjadi masalah ini, apa harga acuan pasarnya? Setelah kami teliti, berdasarkan masukan dari deputi dan tadi advokasi, saya juga mengecek semua berita belum ada, FGD pun menguatkan (membentuk HET). Jadi adapun ada semacam HAP (Harga acuan pasar) tapi di tahun 2019, yang besarnya Rp 32.000. Itu pun kita nggak tahu apakah ini harganya di importir, distributor, di agen, atau di penjual tradisional," jelasnya.
Lebih lanjut ia pun mengacu pada HET beras yang saat in telah ditetapkan menyesuaikan jenis dan daerahnya. Ia berharap agar HET bawang putih juga bisa ditetapkan dan diatur menyesuaikan dengan daerahnya, tidak pukul rata Rp 32 ribu seperti aturan yang lalu.
"Kita ingin Swasembada pangan. Bahkan bukan hanya bawang putih, semua jenis bahan pokok pangan karena ketahanan pangan menjadi penting. Dari data Pak Andreas (Pengamat Pertanian) kita sudah berubah pola kita, ini meningkat dua kali lipat dari konsumsi. Misalnya beras, tadi Cuma berapa, hampir 20% naiknya (impor) itu dua kalinya. jadi luar biasa ini kalau nggak ada impor," ujar dia.
(shc/kil)
