.webp)
Indonesia mendapat keuntungan jika menjadi negara anggota Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian menjabarkan beberapa keuntungan tersebut.
Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Edi Prio Pambudi, menjelaskan Indonesia adalah negara pertama di Asia Tenggara yang berstatus sebagai negara aksesi OECD. Status ini resmi dipegang Indonesia pasca disetujuinya Peta Jalan Aksesi Indonesia yang diserahterimakan dalam Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) OECD pada 2-3 Mei 2024 lalu.
Saat ini, terdapat 7 negara aksesi OECD yaitu Argentina, Brasil, Bulgaria, Indonesia, Kroasia, Peru, dan Rumania. Usai sampai pada tahapan adopsi peta jalan OECD, Edi menjelaskan langkah selanjutnya yang akan diambil Pemerintah yakni proses self-assessment, serta penyusunan memorandum awal yang direncanakan selesai dalam 250 hari ke depan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk proses koordinasi nasional, Presiden Joko Widodo pun telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tim Nasional OECD.
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, ditunjuk sebagai Ketua Tim Pelaksana dengan dua Wakil Ketua yakni Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.
"Pemerintah telah melakukan langkah strategis terkait aksesi OECD, untuk berkomitmen menjadi anggota OECD dalam waktu tiga tahun mendatang, antara lain integrasi aksesi OECD dalam RPJPN dan RPJMN hingga rencana pembentukan Project Management Office (PMO) untuk mendukung Tim Nasional OECD," ujar Edi dalam keterangan resmi, Kamis (30/5/2024).
Menurut Edi ada beberapa keuntungan jika Indonesia resmi menjadi anggota OECD. Di antaranya adalah akses yang lebih mudah negara-negara anggota OECD hingga mendorong investasi
Edi mengatakan OECD juga akan membantu terkait pengembangan ekosistem semikonduktor. Indonesia adalah salah satu negara yang akan di-review oleh U.S Department of State yang bekerja sama dengan OECD.
Hasil review diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam membantu rantai pasokan global semikonduktor melalui mekanisme International Technology Security and Innovation (ITSI) Fund serta meningkatkan investasi asing masuk ke Indonesia dalam bidang semikonduktor.
Perkiraan proses review akan berlangsung selama 6-8 bulan, Tim OECD Semiconductor direncanakan datang ke Indonesia pada pertengahan 2024 untuk menyelesaikan fact-finding mission atas review industri semikonduktor Indonesia.
"Kenapa semikonduktor ini penting karena sejak beberapa waktu lalu kita sudah terus bernegosiasi, dan ada persaingan yang cukup sengit dalam dunia semikonduktor saat ini. Sekarang Amerika Serikat masih memegang banyak standar untuk itu, misalnya untuk produksi smartphone. Bisa dibayangkan kalau tidak mau mengelola itu, kita akan tertinggal jauh. Di sini kita sudah membangun ekosistem semikonduktor yang melibatkan duta-duta besar, pengusaha, dan lain-lain, karena ini industri yang luas jadi kita harus tahu mulai dari mana," pungkas Edi.
(hns/hns)
