100 Hari Jadi Menteri, AHY Klaim Sudah Lakukan Ini

Hari ini Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membeberkan capaian kinerjanya menjadi Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN). AHY memang mempunyai program 100 hari kerja yang difokuskan untuk menyelesaikan isu-isu prioritas.

AHY pun membeberkan apa saja yang dilakukan sejak dirinya menjabat sebagai Menteri ATR/Kepala BPN. Pertama, program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) saat ini sebanyak 113,3 juta bidang tanah sudah berhasil didaftarkan. AHY menyebut sebanyak 2,4 juta bidang tanah berhasil didaftarkan selama 100 hari kerjanya.

"Sampai Februari 100 jutaan. 100 hari terakhir 2,4 juta bidang tanah yang teregister. Sehingga hari ini ada 113,3 juta bidang tanah. Mudah-mudahan akhir 2024 120 juta bidang tanah," kata AHY dalam acara 100 Hari Kinerja, Jakarta, Jumat (7/6/2024).

Dia menjelaskan dari program tersebut terdapat nilai tambah ekonomi mencapai Rp 215,8 triliun. Dia merinci, sebanyak Rp 1,4 triliun dari pajak penghasilan (PPH), dari bea perolehan hak atas tanah dan bagunan (BPHTB) sebesar Rp 5,6 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) 596,7 miliar, dan hak tanggungan (HT) sebesar 208,1 triliun.

Lebih lanjut, AHY bilang penerbitan sertifikat elektronik per hari ini sebanyak 62.753 sertifikat. Ada tambahan sebanyak 42.951 sertifikat elektronik dalam 100 hari kerjanya.

Untuk mendukung program sertifikat elektronik, pihaknya mendorong kantor pertanahan (kantah) yang mampu mengoperasikan layanan elektronik. Dalam 100 hari kerjanya, AHY berhasil menambahkan 102 kantah yang menyediakan layanan elektronik.

"Tahun ini sebetulnya 104, saya rasa jauh lebih cepat. Untuk itu Target kita sebanyak-banyaknya kalau perlu kita kembangkan. Artinya ada target yg bisa kita lampaui dalam waktu lebih singkat," jelasnya.

Untuk kota/kabupaten lengkap, pada masa 100 hari kinerjanya, AHY berhasil menambah 20 kota/kabupaten lengkap. AHY menilai program tersebut penting karena terkait kebijakan tata ruang yang diambil oleh pemerintah daerah setempat.

"Dalam 100 hari ada tambahan 20 kota kabupaten, ada beberapa tambahan. Masih jauh dari target 104? Ini bukan semuanya 0% ini dalam progress, ada yang 75%, 80%, Sehingga minggu ke depan bulan depan semakin banyak lebih luas lagi cakupannya untuk deklarasi kota kabupaten lengkap," imbuhnya.

Salah satu tugas prioritas dari Presiden Joko Widodo adalah mempercepat revisi Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Dia bilang saat ini prosesnya masih pembahasan dengan panitia antar kementerian.

AHY berujar hal ini bukanlah hal yang mudah karena melibatkan antar kementerian. Semua masukan dari kementerian didengarkan sehingga nantinya revisi aturan tersebut secara menyeluruh.

Adapun realisasi rencana detail tata ruang (RDTR) per bulan Juni sebanyak 508 dari sebelumnya 433. AHY menyebut programnya ini masih jauh dari target RDTR sekitar 2.000-an.

"Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) ini dibutuhkan oleh mereka yang ingin membangun industri, investasi sudah bisa terbitkan dokumen KKPR. Sampai dengan Februari ada 1.811. Dari Februari ke Juni ada 587 dokumen KKPR dengan estimasi nilai investasi dokumen Rp 58,28 triliun," terangnya.