Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan kebijakan perdagangan di banyak negara biasanya dipengaruhi gejolak geopolitik dunia. Gejolak tersebut juga berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah restriksi atau pembatasan perdagangan secara drastis.
"Jumlah restriksi dagang baru sejak 2019 ke 2023 naik secara sangat drastis. Dari 982, di bawah 1.000, sekarang sudah mencapai 3.000. Jadi tiga kali lipat dalam waktu 3 tahun kenaikan jumlah restriksi perdagangan, bisa tarif bisa non tarif," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (5/6/2024).
Sri Mulyani mengaku kaget dengan langkah Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden yang menaikkan tarif pajak impor mobil listrik China hingga empat kali lipat. Bendahara negara ini menduga AS berupaya menghalau masifnya produksi mobil listrik di China.
"Yang terakhir yang cukup shocking, Biden memberlakukan tarif empat kali lipat untuk electric vehicle dari RRT (Republik Rakyat Tiongkok/China). Ini untuk bisa menghalau excess capacity dan production electric vehicle yang memang terjadi di RRT cukup besar," bebernya.
Sri Mulyani juga menyinggung negara yang sebelumnya bertentangan dengan praktik kebijakan industri kini malah menggunakan instrumen tersebut. Misalnya AS yang menerapkan kebijakan Chip Acts untuk mengurangi ketergantungan impor chip.
Kebijakan serupa dilakukan negara-negara lain di Eropa, serta negara-negara di Asia. Sementara China membalas dengan melarang ekspor bahan baku utama pembuat Chip.
"Korea menggunakan Korean Chip Act. RRT membalas dengan melarang ekspor critical mineral yang sangat penting bagi chip di negara maju. Jadi ini adalah saling mengunci dan saling menggunakan instrumen yang tentu akan mempengaruhi performance global," pungkasnya.
(eds/eds)