.webp)
Badan Pangan Nasional meminta tambahan anggaran bantuan pangan tahun 2025 sebesar Rp 20,2 triliun. Permintaan itu dalam rangka untuk penyaluran bantuan pangan beras, ayam, telur hingga penyaluran pangan pada program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Apakah bantuan pangan akan dilanjutkan pada 2025?
Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menjelaskan saat ini masih ada 68 Kabupaten/Kota yang statusnya rentan pangan. Ia menyebut tugas Badan Pangan Nasional sendiri untuk mengentaskan rawan pangan hingga gizi buruk.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi ini kita itu buat ekosistem pangan. Di hilir punya target untuk pengentasan rawan pangan, gizi buruk. Di hulunya BUMN ditugasin menyerap petani, jadi satu sistem. Jangan kaya dulu Bulog ditugasin nyerap, nggak dibukai keran di hilirnya. Di hilir masih banyak 68 Kabupaten/Kota rentan pangan. Jadi ini mau disambungin," kata dia ditemui di DPR RI, Senin (10/6/2024).
Untuk itu, bantuan pangan dinilai masih diperlukan untuk membantu masyarakat terutama pada wilayah yang rentan pangan. Setidaknya, menurut Arief, 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) itu bisa terpenuhi kebutuhan pangannya.
"Jadi apakah masih perlu? Ya perlu, selama angka 68 Kabupaten/Kota masih perlu. Ini batas miskin dan tidak miskin masalahnya di pangan. Makanya 22 juta KPM itu hitungan Kemenko PMK harus diselamatkan. Kalau satu keluarga 3 kali 22, ada 66 juta orang minimal itu bisa makan, dan itu beras," jelas dia.
Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DRR RI, Arief meminta restu untuk penambahan anggaran bantuan pangan 2025 sebesar Rp 20,22 triliun.
Arief merinci anggaran itu diperlukan untuk pertama, bantuan pangan beras selama enam bulan Rp 16,68 triliun. Lalu, untuk bantuan pangan daging ayam dan telur selama enam bulan sebesar Rp 834,1 miliar.
"Penyaluran beras SPHP (Stabilisasi Pangan dan Harga Pangan) sebesar Rp 1,5 triliun, penyaluran jagung SPHP sebesar Rp 535 miliar, penyaluran kedelai SPHP sebesar Rp 637,8 miliar, penyaluran untuk bencana alam dan keadaan darurat selama satu tahun sebesar Rp 37,9 miliar," jelasnya dalam RDP tersebut.
Selain itu, Badan Pangan Nasioal juga meminta tambahan anggaran sebesar 589,5 miliar untuk program Bapanas sendiri atau tidak termasuk bantuan pangan.
"Sesuai dengan RAPBN (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) tahun anggaran 2025 dan nota keuangannya pagu indikatif badan pangan nasional tahun 2025 adalah sebesar Rp 329,9 miliar, atau lebih rendah 25,45% dari pagu tahun anggaran 2024 non bantuan pangan," terangnya.
Tambahan Rp 589,5 miliar itu diminta pertama Rp 155,59 miliar untuk kegiatan pemantapan ketersediaan dan stabilisasi pasokan dan harga pangan. Kedua, Rp185,1 miliar untuk kegiatan pendalaman kerawanan pangan dan pemantapan kewaspadaan pangan dan gizi.
(ada/das)
