.webp)
Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono, mengaku sungkan meminta tambahan anggaran kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk tahun 2025. Ia menjelaskan ada beberapa alasannya.
Dalam agenda Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI, Selasa (11/6), AHY awalnya menjawab pertanyaan sejumlah anggota DPR tentang pagu indikatif Kementerian ATR/BPN yang hanya Rp 6,45 triliun pada 2025. Ia mengakui anggaran itu memang terbatas untuk melaksanakan program ATR/BPN untuk 2025.
"Terima kasih bapak pimpinan yang semua menyampaikan keprihatinannya agar ATR/BPN tidak mengalami penurunan, apalagi kalau cukup signifikan. Benar, kami juga awalnya mungkin sungkan menyampaikan keterbatasan anggaran ini," kata AHY di Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa(11/6/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
AHY kemudian mengungkap, bahwa kementerian yang dipimpinnya sebenarnya mengajukan anggaran Rp 14 triliun untuk 2025. Namun, karena sudah menerima pagu indikatif sebesar Rp 6,45 triliun dari Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenkeu, ia mengaku sungkan meminta anggaran lebih.
"Kami akhirnya sungkan ketika pagu indikatif Rp 6,45 triliun. Jadi sebetulnya kebutuhannya seperti ini (Rp 14 triliun). Kalaupun tidak (mencapai Rp 14 triliun), ya tidak jauh dari yang kami dapatkan di tahun sebelumnya atau 2023," jelasnya.
Oleh sebab itu untuk saat ini, AHY menjelaskan bahwa pihaknya kini tengah mengajukan permohonan tambahan anggaran sekitar Rp 620 miliar. Di sisi lain, AHY menuturkan Kementerian ATR/BPN kini juga berusaha mendapatkan pinjaman lunak dari Bank Dunia.
"Perlu kami laporkan untuk lima tahun terakhir Kementerian ATR/BPN dapat pinjaman US$ 200 juta untuk lima tahun. Dari diskusi dengan country director mereka di Indonesia, mereka mengapresiasi kemajuan PTSL dan program-program reforma agraria lainnya," kata AHY.
"Kami membahas kemungkinan bisa mendapatkan tambahan pinjaman hingga US$ 600 juta, artinya penambahan tiga kali lipat dari pinjaman lunak lima tahun sebelumnya untuk lima tahun ke depan. Tapi kami belum berani menyampaikan ini di forum karena masih proses negosiasi," pungkasnya.
Lihat juga Video: Momen AHY Serahkan Sertifikat Tanah Elektronik ke 11 Daerah di Jabar
