.webp)
Meski begitu menurutnya masih ada banyak lagi faktor lain di luar kesenjangan sosial yang membuat para korban tergerak untuk itu bermain judi online. Karena tidak semua korban terjerumus aktivitas ilegal ini karena masalah ketimpangan ini.
Misalkan saja untuk kasus seorang Polisi Wanita (Polwan) yang membakar suaminya karena menghabiskan gaji ke-13-nya untuk bermain judi online. Padahal sang suami juga seorang anggota Polri, yang artinya baik secara ekonomi maupun pendidikan harusnya yang bersangkutan cukup mumpuni.
"(Kesenjangan sosial) bisa jadi salah satu faktor, kita juga nggak bisa bersepekulasi. Karena misalnya kasus kemarin Polwan yang bakar suaminya yang juga anggota Polri itu kan kasusnya saya kira tidak linear (sama seperti) banyak kasus," kata Muhadjir di Istana Presiden, Jakarta, Kamis (13/6/2024).
Terlepas dari itu, Muhadjir mengatakan bahwa pemerintah akan terus menangani para korban yang sudah terlanjur terjebak judi online. Misalkan saja dengan proses pendampingan. Bahkan beberapa di antaranya kini masuk ke dalam daftar penerima bantuan sosial di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
"Ya kita sudah banyak memberikan advokasi mereka yang korban judi online ini. Misalnya kemudian kita masukan di dalam DTKS sebagai penerima bansos ya," ucapnya.
Kemudian bagi korban-korban judi online yang mengalami masalah kejiwaan, pihaknya juga meminta Kementerian Sosial (Kemensos) untuk melakukan pembinaan.
"Kemudian mereka yang mengalami gangguan psikososial kemudian kita minta Kemensos untuk turun untuk melakukan pembinaan dan memberi arahan," pungkas Muhadjir. (fdl/fdl)
