Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengimbau masyarakat yang mau berwisata agar mengecek kelayakan bus yang akan digunakan. Karena hal ini untuk menghindari kecelakaan akibat bus pariwisata yang tak laik jalan alias bodong.
Budi mengatakan masyarakat yang hendak berwisata menggunakan bus melakukan pengecekan terlebih dahulu melalui aplikasi MitraDarat. Dalam aplikasi tersebut bisa dicek secara detail bus yang laik jalan.
"Jadi, satu memang kita menganjurkan terutama ibu gurunya atau pimpinan rombongan ada aplikasi MitraDarat di situ tercantum bus-bus yang layak untuk digunakan," kata Budi di Terminal Baturaden, Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu (15/6/2024).
Imbauan itu disampaikan agar jangan sampai masyarakat hanya mementingkan harga sewa bus yang murah, tetapi melupakan sisi keamanan saat berwisata menggunakan bus.
"Di daerah itu mereka yang penting murah, dia nggak lihat busnya, nggak lihat rampcheck-nya nggak lihat sopirnya capable atau nggak mereka pakai. Oleh karenanya satu hal yang utama adalah cek penggunaan bus yang memang dia itu sudah di-rampcheck dan secara fisik juga, lebih penting juga supirnya," terangnya.
"Kadang-kadang istilahnya supir tembak, biasa supir di jalan biasa, tiba-tiba supir untuk pariwisata, dia tidak mengenali medan, sehingga itulah timbul kecelakaan yang terjadi," ucapnya
Keterangan itu disampaikan saat Budi melakukan inspeksi dadakan (sidak) ke Terminal Baturaden di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Sidak ini dilakukan dalam rangka pengecekan operasional bus-bus pariwisata pada masa libur Idul Adha.
Dalam kesempatan itu, Budi menemukan satu bus yang bermasalah dari 12 yang beroperasi hari ini. Budi juga mengatakan sebelumnya sidak bus pariwisata dilakukan di Terminal Ragunan, Jakarta. Diketahui Budi menemukan 4 bus pariwisata yang bodong pada terminal tersebut.
"Purwokerto, Banyumas bisa jadi contoh dari lebih dari 12, hanya satu (yang bermasalah). Kemarin saya di Ragunan banyak sekali yang bodong. Nah satu pesan saya kepada Pak Kapolres saat sidak jangan hanya supir yang ditindak, tetapi pemiliknya harus ditindak, karena yang kriminal itu mereka, contohnya pelat hitam digunakan umum, contohnya memalsukan surat, contohnya KIR tidak di daerah setempat," jelas Budi.
(ada/das)