Jakarta -
Presiden Joko Widodo (Jokowi) jengkel dengan sistem perizinan acara yang sangat ruwet di Indonesia. Dia meminta agar hal ini dibenahi agar Indonesia bisa menghelat berbagai gelaran internasional untuk menggenjot sektor pariwisata.
Jokowi mengatakan, perizinan Indonesia ruwet ketika bicara soal kejengkelannya karena Indonesia hanya mampu menghadirkan konser Coldplay selama satu hari saat Singapura bisa menghadirkan konser band beken itu selama enam hari.
Awalnya, Jokowi bilang Coldplay cuma akan manggung empat hari, namun ketika melihat tiketnya terus-menerus laku keras konser akhirnya ditambah jadi enam hari. Sementara di Indonesia konser Coldplay cuma berlangsung sehari.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya ingat konser Coldplay, Indonesia juga dapat, tapi hanya satu hari. Tapi, Singapura dapat 4 hari, penuh tambah lagi jadi 5-6 hari," kata Jokowi dalam Peluncuran Digitalisasi Layanan Perizinan Penyelenggaraan Event, yang disiarkan virtual, Senin (24/6/2024) kemarin.
Nah, sebetulnya tiket konser Coldplay di Indonesia juga laku keras. Bahkan 20 menit saja penjualan tiket dibuka, langsung ludes, tapi tetap saja Coldplay cuma sehari manggung di Indonesia.
Penasaran dengan alasan Coldplay cuma sekali manggung di Indonesia, Jokowi bertanya ke penyelenggara apa biang keroknya. Ternyata alasannya karena urusan perizinan ruwet di Indonesia.
"Di sini tiketnya baru 20 menit aja sudah habis, tapi mau nambah kok susah? Kenapa? Saya tanya penyelenggara. Karena urusan perizinan kita ruwet," tegas Jokowi.
Padahal, menurut kabar yang dia dengar kualitas suara konser Coldplay di Gelora Bung Karno jauh lebih baik daripada konser di Singapura. Namun, tetap saja konser Coldplay cuma sehari dilakukan di Indonesia.
"Padahal, yang saya dengar kualitas suara sound system di GBK sama yang di sana bagus yang di sini. Ini harus ditepuk tangani, tapi cuma dapat sehari. Ini yang harus diselesaikan," beber Jokowi.
Izin panjang MotoGp di halaman berikutnya.
Izin Panjang MotoGP
Perizinan yang ruwet juga diungkapkan Jokowi pada gelaran MotoGP Mandalika. Jokowi bilang, harus ada 13 berkas perizinan yang mesti diurus.
Orang nomor satu di Indonesia itu bilang bila dirinya jadi seorang penyelenggara acara mungkin akan lemas duluan dan uangnya terkuras hanya untuk urusan izin.
"Kalau saya yang selenggarakan itu lemes dulu sebelum tampil event-nya. Atau mungkin duit saya sudah habis duluan sebelum event terjadi. Ini fakta," kata Jokowi.
Dia memaparkan ada 13 berkas yang disebut sebagai surat rekomendasi harus diurus untuk event sebesar MotoGP Mandalika. Beberapa berkas itu mulai dari surat rekomendasi desa, surat rekomendasi Ikatan Motor Indonesia (IMI) NTB, sampai ke surat rekomendasi IMI Pusat.
Kemudian urusan keamanan ada berkas surat rekomendasi Polsek, surat rekomendasi Polres, surat rekomendasi dari Polda NTB, hingga surat rekomendasi dari Mabes Polri.
Belum lagi surat dukungan dari RSUD NTB, surat dukungan dari dinas pemadam kebakaran, bahkan surat pemberitahuan ke Bea Cukai karena datangkan barang dari luar negeri. Lebih lanjut masih ada juga surat pemberitahuan ke KEK NTB dan surat pemberitahuan ke portal logistik INSW.
"Ketika ditanya bagaimana perizinan lemas saya. Ini ternyata ada 13 izin yang mesti diurus, tapi namanya bukan perizinan. Namanya surat rekomendasi, sebetulnya sama saja, perizinan itu hanya diganti nama aja dihaluskan menjadi surat rekomendasi," papar Jokowi.
Bukan hanya di event MotoGP Mandalika, Jokowi bilang, acara lainnya juga sama, perizinan acara memang ruwet menurutnya. Jokowi bilang jadi penyelenggara acara di Indonesia memang sangat berat.
"Saya tanya langsung problem-nya apa sih? Ini sama dari event musik, event olahraga lainnya, nggak akan jauh dari yang tadi saya sebutkan, betapa sangat beratnya jadi penyelenggara event di Indonesia," kata Jokowi.
Pemerintah baru saja meluncurkan Digitalisasi Layanan Perizinan Penyelenggaraan Event. Program ini menyederhanakan proses bisnis dengan pemangkasan tahapan. Penyelenggara event bakal hanya melakukan pengisian data menjadi hanya 33 dari awalnya 63 berkas, dan dari 9 dokumen menjadi 2 dokumen saja.
Sistem ini juga menjamin izin acara akan keluar maksimal 14 hari sebelum acara, sementara untuk acara internasional maksimal izin keluar 21 hari sebelum acara.
.webp)
