.webp)
Presiden terpilih Prabowo Subianto ingin membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN). Badan ini dibentuk untuk meningkatkan rasio penerimaan perpajakan menjadi sebesar 10-12% terhadap produk domestik bruto (PDB) 2025.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Pengembangan Big Data INDEF Eko Listiyanto mengatakan pembentukan badan tersebut dibutuhkan figur atau sosok yang pas. Pasalnya, kelembagaan masih menjadi permasalahan pertama di Indonesia. Dia juga menekankan pembentukan lembaga baru juga bukan berarti dapat meningkatkan rasio pajak.
"Pandangan saya begini, problem pertama di kita itu kelembagaan. Ketika kelembagaan diubah bukan otomatis yang menghasilkan angka-angka yang fantastis di tax ratio. Mudah-mudahan juga kalau figurnya pas tepat juga me-reform ya," kata Eko dalam acara Diskusi Publik, Jakarta, Kamis (4/7/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia pun mencontohkan badan/lembaga baru yang dibentuk, tapi tak kunjung menyelesaikan masalahnya. Di antaranya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang membutuhkan waktu untuk beradaptasi dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang masalah perbankan atau perasuransian juga tak kunjung beres.
Menurutnya, nasib BPN ke depannya juga akan seperti itu. Di mana, waktu sampai 1-2 tahun dibutuhkan untuk membangun koordinasi dan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP).
"Kita pernah bikin kan Badan Pangan ternyata harga pangan nggak stabil. Itu saja menggambar mereka problemnya adaptasi yang mencari bentuk. Dugaan saya ini yang akan terjadi. Badan Penerimaan Negara satu dua tahun bagaimana koordinasi bagaimana membuat SOP yang bagus," jelasnya.
Dia menekankan perlu sosok atau figur yang pas untuk mereformasi, seperti halnya pada kereta api. Dia bilang sosok Ignasius Jonan yang pernah menjabat sebagai Direktur Utama (Dirut) PT Kereta Api Indonesia (Persero) tahun 2009-2014 berhasil membawa perubahan, termasuk dari segi layanan dan kualitas.
"Cerita paling real itu kereta api ketika Pak Jonan itu saya sebagai pengguna merasakan perbedaannya. Ketika figurnya pas mudah-mudahan nanti ada hal yang berubah dari penerima negara yang membaik," imbuhnya.
Berdasarkan catatan detikcom, BPN telah masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025. Dalam dokumen rancangan awal RKP 2025 yang disusun Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, BPN diberi nama sebagai Badan Otorita Penerimaan Negara.
Dalam dokumen itu pemerintah menganggap pembenahan kelembagaan perpajakan melalui pembentukan Badan Otorita Penerimaan Negara untuk meningkatkan tax ratio dapat juga menyediakan ruang belanja yang memadai dalam APBN untuk pelaksanaan pembangunan dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.
Di RKP 2025 tercantum peningkatan rasio penerimaan perpajakan juga akan dilakukan dengan percepatan implementasi core tax system dengan mengoptimalkan pengelolaan data yang berbasis risiko dan interoperabilitas data, serta mendorong sistem perpajakan lebih compatible dengan struktur perekonomian.
Simak juga Video 'Hendropriyono: 6 Parpol Pilih Gibran Jadi Wapres Sebelum Putusan MK':
