.webp)
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY melaporkan, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ATR/BPN telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Hal ini diungkapkannya saat ditemui usai acara penyerahan LHP Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) tahun 2023. Dalam acara tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima hasil LHP LKPP 2023 dan mendapat predikat WTP dari BPK RI.
"Tadi Ketua (BPK) berserta jajaran menyerahkan LHP LKPP Kepada Pak Presiden Joko Widodo dan jajaran Kabinet Indonesia Maju. Alhamdulillah secara umum terjadi peningkatan yang baik terhadap hasil pemeriksaan keuangan dari waktu ke waktu dan secara umum diberikan WTP. Ini termasuk juga status kepada Kementerian ATR/BPN mendapatkan WTP," kata AHY, ditemui di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya akan menjalankan apa yang tadi diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa WTP ini tidak mudah untuk didapatkan, tetapi tidak boleh kita anggap sebagai prestasi tetapi sebuah standar sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh semua," sambungnya.
AHY mengatakan, ke depan dirinya ingin agar Kementerian ATR/BPN baik di pusat maupun daerah bisa terus mengelola keuangannya secara prudent sesuai yang diamanahkan oleh presiden. Ia akan terus mengupayakan meski tantangannya ialah bentuk ATR/BPN yang punya struktur organisasi vertikal.
"ATR/BPN ini unik. Mungkin tidak banyak Kementerian yang punya organisasi vertikal, strukturnya lengkap di tingkat pusat, di tingkat provinsi, da kanwil-kanwil dan di tingkat kabupaten-kota ada kantor-kantor pertanahan. Semua mengelola anggaran dan semua juga perlu mempertanggungjawabkan," jelasnya.
Menurutnya, sebagai instansi yang memegang amanat besar dalam pelayanan publik di bidang pertanahan, pengawasan terhadap pengelolaan administrasi dan keuangan sangat penting. Dengan demikian, harapannya bisa mencegah korupsi dan kolusi terjadi di daerah.
"Setiap yang merupakan layanan publik itu juga harus dikelola dengan baik sehingga tidak ada praktik-praktik yang tidak baik. Apakah itu korupsi, kolusi dan lain sebagainya. Kita ingin semua itu digelar dengan sebaik-baiknya. Jadi bagi kami, ke depan dan seterusnya ingin meyakinkan WTP ini menjadi standar, menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh Kementerian ATRBPN," pungkasnya.
(shc/rrd)
