3 Negara Siap Danai PLTN RI

Jakarta - Pemerintah berencana membangun Pembangkit Tenaga Listrik Nuklir (PLTN) pertama di Indonesia mulai tahun 2011. Rencananya, tender akan digelar pada tahun 2007, dan bisa rampung pada 2016. Menurut Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) MS Hidayat, hingga saat ini sudah ada tiga negara yang menawarkan pinjaman, yaitu Jepang, Korea Selatan dan Perancis. Negara-negara tersebut umumnya sudah berpengalaman soal PLTN."Bahkan Perancis 80 persen listriknya menggunakan nuklir," ujarnya pada konferensi pers seminar bertajuk 'Prospek Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir di Indonesia' di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis, (22/02/2007). Kapasitas PLTN yang akan dibangung adalah 1,2 Giga Watt electric (GWe) untuk mensuplai Kebutuhan listrik di Jawa dan Bali. Targetnya, pada 2025 tenaga nuklir bisa meraup 2 persen dari campuran energi nasional. Saat ini, sudah ada 442 PLTN yang beroperasi di 32 negara. Kapasitas pembangkit tersebut mencapai 356.746 MWe. Kedepannya, ada 35 PLTN lagi yang sedang dikerjakan di beberapa belahan dunia dengan kapasitas 27.743 MWe. Untuk itu, KADIN yang bekerjasama dengan Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) dan Japan External Trade Organization (JETRO) gencar melakukan sosialisasi tentang nuklir. Hidayat menjelaskan, hal ini sudah diajukan ke DPR dan disetujui. "DPR mendukung, memang ini sudah disampaikan ke DPR, selama dampak lingkungannya aman tidak ada masalah," ujarnya. Ketua BATAN Soedyartomo Soentono menambahkan, pembangunan PLTN di Indonesia harus memenuhi beberapa hal yaitu keselamatan, keamanan, tidak merusak lingkungan, ekonomi. Kepala Komite Program Pendukung Pengembangan Energi Nuklir untuk Asia JETRO, Kosuke Suetsugu menyatakan, pengembangan nuklir di indonesia agak rumit karena harus memperhitungkan lingkungan, penerimaan masyarakat, keamanan pasokan energi, dan strategi pengembangan industri. Dalam paparannya, Direktur Supervisi Program Listrik Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi DESDM Emy Perdanasari menyatakan, PLTN adalah alternatif yang potensial untuk pemenuhan kebutuhan listrik jangka panjang di Jawa Madura dan Bali. "Sosialisasi PLTN harus disosialisasikan dari sekarang, termasuk menyediakan informasi yang benar dan jelas," ujarnya dalam paparan tersebut.Namun dari divisi kampanye iklim dan energi Greenpeace Nur Hidayati mengungkapkan penolakannya atas pembangunan PLTN karena dinilai belum layak. Apalagi jika dikatakan PLTN sebagai solusi masalah energi."Jangan samakan Indonesia dengan Jepang. Kalau Jepang, mereka tidak punya pilihan lain. Sedangkan di Indonesia masih ada sumber lain seperti gas dan batubara," kata Nur.Menurutnya, masalah keamanan juga menjadi fokus yang harus dicermati. Karena berdasarkan penelitian terakhri, bahaya dari limbah yang dihasilkan nuklir bisa bertahan samapai ratusan tahun. (lih/qom)