.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan penyusunan Rancangan APBN 2025 harus bisa mewaspadai risiko perlambatan ekonomi dunia. Antisipasi perlambatan ekonomi harus dilakukan lewat instrumen keuangan negara.
"Yang paling penting waspadai risiko perlambatan ekonomi dunia," tegas Jokowi dalam Rapat Terbatas RAPBN, di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (5/8/2024).
Menurutnya ada dua hal yang harus diwaspadai, hal-hal ini dapat membuat perlambatan ekonomi dunia merembet ke Indonesia. Pertama melalui kebijakan suku bunga bank sentral negara maju yang berpotensi membuat modal keluar atau capital outflow dari Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kedua melalui memansannya kondisi geopolitik di beberapa kawasan yang ada di dunia. Hal ini berpotensi membuat adanya kenaikan harga minyak hingga harga pangan. Bukan tidak mungkin kenaikan harga tersebut dirasakan masyarakat Indonesia.
"Baik yang berkaitan dengan kebijakan suku bunga, juga yang berkaitan dengan memanasnya geopolitik yang kemungkinan itu akan berimbas kepada krisis pangan, harga minyak yang naik," tegas Jokowi.
Optimasi Penerimaan Negara
Jokowi juga meminta agar RAPBN 2025 dapat dirancang untuk meningkatkan target-target penerima negara. Baik lewat pajak, cukai, maupun penerimaan lainnya yang bukan pajak.
"Saya juga minta optimalkan langkah-langkah untuk peningkatan target penerimaan negara," beber Jokowi.
Orang nomor satu di Indonesia itu juga menekankan agar kemudian investasi dan ekspor produk lokal bisa diberikan kemudahan.
"Saya ingin menggarisbawahi juga mengenai kemudahan Investasi, kemudahan untuk produk-produk yang berkaitan dengan ekspor," sebut Jokowi.
Jokowi juga mengatakan APBN 2025 yang dirancang di masa transisi harus mengakomodir kebijakan presiden berikutnya.
"Pagi ini bicara mengenai RAPBN 2025, dan saya ingin dalam rencana rancangan APBN 2025 ini mengakomodasi semua program Presiden terpilih. Dan mewaspadai risiko perlambatan ekonomi dunia," kata Jokowi.
(hal/das)
