Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) setidaknya masih membutuhkan dana sekitar Rp 46,06 triliun untuk merampungkan pekerjaan pembangunan jalan nasional hingga jalan tol di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Direktur Pembangunan Jalan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Wida Nurfaida mengatakan, pihaknya telah membangun jalan nasional sepanjang 83,09 km dari total 226,87 km target jalan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, dibutuhkan biaya sekitar Rp 39,68 triliun.
Wida menjelaskan, secara keseluruhan rata-rata biaya untuk pembangunan jalan di IKN mencapai Rp 158,25 miliar per km. Pihaknya masih harus menyelesaikan pembangunan jalan sepanjang 143,78 km lagi untuk merampungkan jalan di KIPP.
"Untuk memenuhi kebutuhan penanganan sisa sepanjang 143,78 km,kurang lebih kita masih membutuhkan anggaran sekitar Rp 39 triliun," kata Wida, dalam paparannya di acara Indonesia-Korea Technical Exchange Seminar 2024, di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (7/8/2024).
Sedangkan untuk pengembangan akses jalan tol di IKN sendiri oleh Bina Marga, lanjut Wida, akses tol yang sudah terbangun baru 67,65 km dari total 88,54 km. Dalam hal ini, yang belum terbangun masih terdapat 20,89 km.
"Rata-rata pembelian untuk jalan tol sendiri adalah sekitar Rp 305 miliar (per km) dan untuk penyelesaian yang belum dibangun adalah Rp 6,38 triliun atau sekitar US$ 339 juta," ujarnya.
Dengan demikian, total biaya yang dibutuhkan untuk merampungkan proyek jalan nasional di KIPP dan jalan tol IKN mencapai Rp 46,06 triliun.
Di samping itu, Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR juga mencatatkan kebutuhan biaya untuk penyelesaian immersed tunnel. Proyek yang direncanakan akan dibangun dengan dukungan kerja sama dengan Korea Selatan ini diperkirakan membutuhkan biaya kurang lebih Rp 11 triliun atau senilai US$ 682 juta.
Wida menambahkan, rata-rata dana yang dihabiskan pemerintah untuk KIPP di tahun 2024 adalah sebesar Rp 5,23 triliun, di mana penyelesaian ini hanya untuk penyelesaian zona 1. Diperkirakan, masih dibutuhkan waktu sekitar 7,5 tahun atau akan diselesaikan dalam waktu 2032secara keseluruhan.
Oleh karena itu, menurutnya perlu adanya strategi sistematis yang diambil untuk pemenuhan anggaran dalam rangka penyelesaian zona 1 di KIPP itu sendiri, seiring dengan beberapa skema pendanaan yang juga akan diterapkan di IKN.
"Kami menyimpulkan bahwa untuk mengatasi masalah finansial dan keterbatasan waktu yang diperlukan kami untuk menyelesaikan pembangunan IKN ada beberapa hal yang kami sampaikan adalah bahwa pemerintah akan melakukan reformasi kebijakan,regulasi, untuk mempermudah investasi dan infrastruktur," ujar Wida.
"Serta penerapan teknologi canggih diperlukan untuk mempercepat waktu konstruksi dan perbaikan kualitas infrastruktur dan perlu menjalin kerjasama dengan berbagai negara yang telah berhasil mengembangkan konstruksi jalan," pungkasnya.
(shc/das)