Program Makan Gratis Prabowo Mau buat Sarapan-Makan Siang, Pemerintah Siap?

Program Makan Gratis Prabowo Mau buat Sarapan-Makan Siang, Pemerintah Siap?

Ignacio Geordi Oswaldo - detikFinance
Rabu, 07 Agu 2024 11:47 WIB
Murid SD 4 Kota Tangerang menunjukkan menu uji coba makan bergizi gratis di Tangerang, Banten, Senin (5/8/2024).
Foto: Andhika Prasetia
Jakarta -

Program makan bergizi pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dikabarkan tidak hanya diberikan untuk makan siang saja, namun juga mencakup sarapan. Kabar ini datang langsung dari adik Prabowo sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Hashim Djojohadikusumo. Apakah pemerintah siap jika program ini benar dijalankan?

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menilai secara keseluruhan pemerintah masih belum siap untuk menjalankan program makan bergizi gratis untuk makan siang dan sarapan. Terlebih mengingat APBN saat ini masih sangat terbatas.

Sebab dengan adanya penambahan jumlah periode makan bergizi gratis secara otomatis menambah jumlah anggaran yang perlu dikeluarkan pemerintah. Karena itu menurutnya pemerintahan Prabowo ke depan perlu menyiapkan sumber anggarannya terlebih dahulu sebelum memperluas program ini ke sarapan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau secara keseluruhan belum siap (program makan bergizi gratis untuk sarapan dan makan siang), kalau keseluruhan belum siap," kata Trubus kepada detikcom, Rabu (7/8/2024).

"Pertama tentu untuk pak Prabowo ini dan tim finance-nya lah, itu harus mencari sumber-sumber financial alternatif, tidak hanya APBN, harus cari sumber yang lain," ucapnya lagi.

ADVERTISEMENT

Tidak hanya dari segi anggaran yang terbatas, menurutnya ketersediaan pangan juga belum siap sepenuhnya. Karena itu ia pribadi merasa kurang senang dengan hasil uji coba makan siang gratis yang sudah dilakukan beberapa kali ini, di mana ada kemungkinan di beberapa wilayah nasi harus diganti sagu atau jagung sebagai sumber karbohidrat lain.

Sebab menurutnya ini dari program ini adalah bagaimana meningkatkan gizi anak usia sekolah. Oleh karena itu pemberian makan gratis ini harus memiliki standar tertentu, termasuk pemilihan makanan pokok dan lauk. Bersamaan dengan itu pemerintah juga harus memperhatikan selera anak, karena menurutnya percuma disediakan makanan gratis kalau anak-anak tidak mau memakannya.

"Yang jadi persoalan itu kalau kemudian nggak ada standarnya maka terus berubah-ubah. Nah kalau berubah-ubah itu bisa saja target nggak tercapai, karena pemberian gizi itu kan dampak jangka panjang. Nah maksud saya jangan (program makan bergizi gratis) jadi (program) sekedar makan,"

"Misalnya ini nasi diganti ke sagu, lah sagu mungkin bagi orang sana yang biasa makan sagu sudah kurang. Karena anak-anak di wilayah Papua, Riau, Maluku kan sudah meninggalkan sagu, sudah ke beras konsumsinya. Saya khawatir anak-anak jadi nggak suka, kok makan sagu? Ujungnya jadi nggak ada peningkatan gizi (karena anak enggan makan)," jelasnya lagi.

Untuk itu Trubus menyarankan kalaupun pemerintah ke depan benar program makan bergizi gratis ini ingin menyasar sarapan dan makan siang, ia menyarankan sebaiknya fokus pada wilayah-wilayah tertentu yang memang mengalami masalah pangan.

"Jadi kalau perluasan sendiri (makan siang dan sarapan) saya sendiri sepakat, memang harus diperluas. Tapi kan masalahnya anggarannya kan. Kalau mau ya lebih baik tidak semua wilayah diberi dulu, tapi fokus ke wilayah-wilayah yang angka stuntingnya tinggi. Kan maksud dari program ini untuk meningkatkan gizi, nggak perlu wilayah seperti Pondok Indah atau PIK dikasih kan," jelasnya.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah mengatakan pada dasarnya ia menyambut baik rencana ini kalau memang pemerintah mau memperluas program makan bergizi gratis tidak hanya untuk makan siang tapi juga sarapan.

Namun untuk saat ini pemerintah dirasa belum siap untuk menjalankan program makan bergizi gratis ini hingga sarapan. Karena itu, alih-alih merubah rencana pemberian program makan bergizi gratis ini, lebih baik pemerintah menyelesaikan terlebih dahulu program makan siang yang sudah direncanakan di awal.

"Kalau saya sih gini ya, niat baik sih boleh-boleh saja ya, tapi sebaiknya pemerintah dalam mengkomunikasikan ini nggak berubah-ubah," kata Piter

"Jangankan mau diperluas, kalau diperluas sih oke-oke saja, kalau perlu makan pagi, makan siang, makan malam, tambah cemilan. Tapi kan persoalannya bukan itu, ini orang makan siang saja masih bertanya-tanya," sambungnya.

Belum lagi pemerintah juga memiliki keterbatasan APBN yang tentunya membuat rencana perluasan program makan bergizi gratis ini semakin sulit untuk dilakukan. "Utamanya lagi yang ditunggu juga bagaimana pemerintah melaksanakan itu di tengah keterbatasan fiskal, APBN kita kan nggak berlimpah," ucapnya.

Sebagai informasi, sebelumnya Hashim menyebut program makan bergizi gratis rencananya tidak hanya makan siang. Adik Prabowo ini mengatakan, program ini juga mencakup sarapan.

"Program makanan gratis itu bukan program makan siang saja. Program makan gratis adalah terdiri dari sarapan dan makan siang untuk 82 juta jiwa bangsa Indonesia," katanya dalam acara Dialog Nasional Program Makanan Bergizi Wujudkan SDM Unggul Menuju Indonesia Emas 2045 seperti dikutip, Minggu (4/8).

Pada kesempatan itu, Hashim juga sempat melaporkan data pemerintah kepada Prabowo di mana sebanyak 18 juta anak sekolah tidak sarapan atau masuk sekolah dalam kondisi perut kosong. Bahkan dari data itu ia menduga anak pra sekolah juga tidak sarapan.

"Ada data, yang menunjukkan bahwa setiap hari 18 juta anak sekolah, masuk sekolah dengan perut kosong. Ini adalah dari 41% anak sekolah yang menurut pemerintah masuk mulai sekolah setiap pagi, tanpa sarapan pagi," ucap Hashim.

"Anak pra sekolah berjumlah 30 juta dan saya menduga walaupun tidak ada data, kalau kakak-kakak mereka tidak bisa dapat sarapan, adek-adeknya yang tinggal di rumah yang pra sekolah, yang mungkin sebelum 6 tahun juga tidak sarapan," sambungnya.

(fdl/fdl)

Hide Ads