.webp)
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mengungkapkan dirinya kerap didatangi menteri lain untuk meminta kenaikan tunjangan kinerja (tukin).
Salah satunya dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Namun permintaan itu belum dapat dieksekusi lantaran Kemenhub memiliki terlalu banyak aplikasi.
Hal ini diceritakan oleh Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas. Anas mengatakan, efisiensi jumlah aplikasi di pemerintahan menjadi salah satu nilai penting dalam penilaian reformasi birokrasi (RB).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Beberapa waktu lalu Pak Menhub menemui kami terus agar tukinya naik 100%. Saya sampaikan dari beberapa nilai, aplikasinya masih terlalu banyak. Kalau aplikasinya dikurangi SPTJM tukinnya bisa naik," kata Anas, dalam acara SAKIP Award 2024, di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (2/10/2024).
Tindak lanjut dari proses ini, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) saat ini telah melakukan simplifikasi. Dari semula 386, Anas mengatakan kini aplikasi Kemenhub hanya tinggal 9 aplikasi.
"Dari 386 aplikasi sekarang tinggal 9," ujar Anas.
Langkah ini selaras dengan upaya pemerintah dalam melakukan interoperabilitas dari berbagai aplikasi untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan birokrasi, serta meningkatkan dampaknya.
Anas mengatakan, Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi bagian penting dalam proses transformasi birokrasi menjadi lebih berdampak. Ke depan, seluruh aplikasi di lingkup pemerintahan akan terintegrasi ke dalam satu portal nasional.
"Sekarang sudah mulai melakukan ini, sehingga dengan demikian penyatuan integrasi portal layanan ini menjadi penting. Sehingga bupati baru, kepala dinas baru, gubernur baru, menteri baru, diperintahkan oleh presiden, tidak boleh membuat aplikasi baru," ujar dia.
(shc/rrd)
