.webp)
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Anindya Bakrie menyebut kalau Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi 8% di masa pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
Hal ini disampaikan Anindya dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior. Menurutnya, target pertumbuhan tersebut dibutuhkan RI untuk menghadapi perubahan dan ketidakpastian kondisi ekonomi global.
"Bukan mengatakan 5-5,3% itu jelek, tidak. Kita sangat bersyukur, karena perekonomian negara lain dalam keadaan lebih sulit pasca Covid-19," kata Anindya, dalam sambutannya di Menara Kadin, Jakarta, Senin (7/10/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tapi all due respect, kita butuh (pertumbuhan ekonomi) 8% ini, karena memang dunia juga berubah. Setiap 5-10 tahun selalu ada siklus yang kembali kita naik turun ekonomi," sambungnya.
Adapun target pertumbuhan ekonomi 8% ini telah masuk ke dalam program kerja Presiden-Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yaitu Asta Cita. Di dalamnya terdapat 8 poin dan 17 program, serta 320 program turunan yang menjadi fokus demi tercapai pertumbuhan ekonomi 8%.
Untuk mencapai target tersebut, Anindya sendiri menyoroti dua hal Utama. Pertama ialah modal atau peningkatan penerimaan negara. Menurutnya, tidak mungkin target itu dicapai tanpa adanya dana.
"Semua itu butuh uang tak mungkin capai 8% tanpa modal, nah seperti kita ketahui APBN Rp 3.600 triliun, sedangkan PDB Rp 22.000 triliun, sehingga gap itu ya macam-macam ada domestic consumption, ada investasi, ekspor, dan lain-lain tapi ini lah peran Kadin," kata dia.
Hashim menekankan, untuk mendapatkan revenue atau penerimaan negara lebih besar dibutuhkan reformasi di sisi pajak. Dalam hal ini, salah satu upaya nyata dalam mencapainya ialah melalui rencana pembentukan Kementerian Penerimaan Negara.
"Saya rasa ini baik karena investasi di pajak adalah investasi masa depan bangsa dan negara kita. tentu dalam membuat reformasi pajak ini wajar kita pikirkan bersama tidak boleh 100% untung maupun 100% buntung," ujarnya.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi daerah. Menurutnya, hal ini salah satunya bisa diwujudkan melalui Kadin Indonesia di mana asosiasi sebagai pelaku bisa memberikan masukan untuk kebijakan pemerintah di sektor riil.
(shc/kil)
