.webp)
Prabowo Subianto, presiden baru yang bakal dilantik 20 Oktober 2024 punya wacana untuk membentuk beberapa kementerian baru. Dua di antaranya adalah kementerian penerimaan dan juga perumahan.
Kementerian Penerimaan akan memisahkan fungsi bea cukai dan perpajakan dari Kementerian Keuangan. Sementara Kementerian Perumahan merupakan pecahan dari Kementerian PUPR.
Wacana dua kementerian baru ini diungkapkan oleh CEO Arsari Group sekaligus adik Prabowo Subianto, Hashim S. Djojohadikusumo. Khusus untuk Kementerian Penerimaan, dia mengatakan rencana pembentukannya telah ada dalam program kerja Asta Cita Prabowo.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam program kerjanya, Hashim mengatakan Prabowo memiliki target besar agar rasio penerimaan negara dapat mencapai 23% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Maka dari itu kementerian yang fokus mengurus penerimaan negara dibentuk.
"Ada Asta Cita ke 8 itu Badan Penerimaan Negara. Itu jadi Kementerian Penerimaan Negara," kata Hashim, dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior di Jakarta, Senin (7/10/2024).
Bahkan saat ini sudah ada sosok yang ditunjuk sebagai Menteri Penerimaan Negara. "Menterinya sudah ada," sebut Hashim.
Hashim juga pernah mengungkapkan Prabowo Subianto berencana mendirikan Kementerian Perumahan terpisah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan.
Pria yang menjadi Ketua Satgas Perumahan Presiden Terpilih Prabowo itu mengatakan, rencana pemisahan tersebut dimaksudkan agar program pembangunan perumahan bisa lebih fokus. Dengan demikian, Kementerian Perumahan akan berdiri sendiri seperti sebelumnya sebelum digabung ke Kementerian PUPR.
"Pak Prabowo sudah setuju kita akan mendirikan Kementerian Perumahan seperti dulu," ujar Hashim dalam acara APEC BAC Indonesia: Optimisme Dunia Usaha dalam Bermitra dan Menyongsong Pemerintahan Prabowo-Gibran, di Hutan Kota Plataran, GBK, Senayan, Jakarta, Sabtu (31/8/2024) yang lalu.
Langkah pembentukan Kementerian Perumahan juga sejalan dengan rencana Prabowo dan wakilnya, Gibran Rakabuming Raka untuk menggeber program 3 juta rumah yang terdiri dari 2 juta rumah di pedesaan dan kawasan 3 T, serta 1 juta rumah di kawasan perkotaan.
"Kita akan membangun setiap tahun 2 juta unit rumah di pedesaan. Konstruksinya dipercayakan kepada UMKM Koperasi dan BUMDes. Perusahaan kontraktor konglomerat dilarang untuk masuk ke bidang ini!" tegasnya.
Simak Video: Basuki soal Kementerian Perumahan Terpisah dari PUPR: Saya Kira Bagus
