.webp)
Nama Abdullah Azwar Anas menjadi salah satu di antara jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju yang disebut-sebut lanjut pada Pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Namun sosok Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) ini mengaku sebaliknya.
Anas mengatakan, dirinya belum ada komunikasi dengan Prabowo terkait dengan tawaran untuk masuk kabinet. Politikus PDI-P ini juga mengungkapkan kalau dirinya sudah berkemas untuk pindah dari rumah dinas menteri yang terletak di kawasan Widya Chandra.
"Nggak ada (ajakan menjadi menteri kabinet Prabowo)," kata Anas, di Bidakara Hotel, ditulis Jumat (11/10/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya sudah berkemas, kadang menginap di rumah Wican (Widya Chandra), kadang di luar Wican," sambungnya.
Saat ditanya lebih lanjut terkait rencananya usai purnatugas, Anas bilang bahwa dirinya akan focus melanjutkan bisnisnya atau mengajar. Bisnisnya sendiri bergerak di berbagai bidang, mulai dari otomotif, agriculture, hingga pariwisata.
"Ada banyak rencana, ya mengajar, ngurus pendidikan, mengisi banyak undangan-undangan yang cukup banyak, terus meneruskan usaha. Kita dari waktu ke waktu acara padat betul ya, keluar saja harus izin Presiden (Jokowi)," ujarnya.
Anas mengatakan, dirinya telah menjadi pejabat negara selama lebih dari 20 tahun, mulai dari menduduki posisi sebagai anggota DPR RI, Bupati Banyuwangi, hingga menjadi Menteri seperti sekarang.
"Cukup lah saya kira, Allah memberikan banyak kesempatan kepada kita," ujar dia.
Lebih lanjut, Anas menyampaikan pandangannya terkait pekerjaan rumah (PR) untuk pemerintahan yang akan datang. Menurutnya, salah satu hal di lingkup Kementerian PAN-RB yang paling penting ialah perbaikan tata kelola ASN.
"Saya kira melanjutkan perbaikan tata kelola, SDM, dan transformasi manajemen ASN yang baru saja kita membereskan di UU ASN," kata Anas.
Selain itu, pemerintah juga punya PR untuk mendorong transformasi digital dalam administrasi pemerintahan. Menurutnya, hal ini menjadi salah satu persoalan mendesak.
"Karena kalau nggak, nanti biayanya tinggi, jumlah orang nambah, kantor nambah, sementara tren perusahaan swasta mengurangi orang, mengurangi kantor pekerjaan lebih cepat. Dan ini sudah di depan mata karena track-nya sudah mulai kelihatan," ujarnya.
(shc/kil)
