Rencana Perum Bulog menjadi badan sendiri dan langsung di bawah Presiden masih terus dibahas. Menurut Direktur Bisnis Perum BULOG, Febby Novita, pemerintah dan Bulog hanya ingin memastikan bahwa Bulog dapat menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan di Tanah Air.
"Intinya pemerintah pasti memikirkan ini ya, memikirkan bagaimana fungsi Bulog itu dalam menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas harga," katanya di Kantor Perum Bulog, Jakarta Selatan, Selasa (12/11/2024).
"Tadi kalau keterjangkauan bisa dari beberapa sisi. Sisi komersialnya juga pasti ada PSO-nya pasti ada. dan rasanya pemerintah sudah memikirkan ke arah sana ya untuk bentuk Bulog ke depannya seperti apa," sambung dia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, mau di bawah langsung Presiden atau tidak, yang terpenting adalah Bulog dapat memastikan masyarakat mendapatkan akses cepat dan mudah terhadap pangan.
Soal kemungkinan Bulog akan melepas bisnis-bisnisnya ke Kementerian BUMN, Febby menyebut belum ada pembahasan lebih lanjut soal itu. Ia hanya menyebut pemerintah sedang menyiapkan cara untuk membesarkan Bulog.
Sebelumnya, kabar Perum Bulog akan menjadi badan sendiri di bawah Presiden disampaikan Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparno dalam rapat dengan pendapat dengan Komisi VI DPR, Selasa (5/11/2024).
Wahyu mengatakan pihaknya tengah menyiapkan transformasi kelembagaan Bulog. Selama ini, Bulog mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum Perum Bulog.
Dalam aturan tersebut, Bulog yang termasuk dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pangan diperbolehkan melakukan pelayanan publik dan bisnis sekaligus. Menurut Wahyu, Prabowo memintanya menyiapkan transformasi kelembagaan Bulog sembari menunggu terbitnya Keputusan Presiden.
"Saya diminta oleh Pak Presiden Prabowo Subianto, kalau konkretnya persiapan transisi secara khusus, saya diperintahkan 'Mas Wahyu, ubah transformasi kelembagaan Bulog. Kita akan kembali lagi 52 tahun seperti dulu.' Makanya di awal dilaporkan, saat ini Keppres sedang disusun oleh tim," kata Wahyu saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).
Ketika ditanya mengenai lebih lanjut terkait rencana tersebut, Wahyu menekankan Bulog ke depan tidak lagi menjadi bagian BUMN Pangan, dan langsung di bawah Presiden.
"Bulog nanti kita menjadi lembaga pemerintah lainnya lah ya. (Nggak masuk BUMN?) Nggak dong. Fungsinya coba dipelajari di sejarah gitu ya. Kita lihat sejarah, 50 tahun yang lalu namanya apa? Badan Urusan Logistik. Ini kan kita kembali mirip seperti itu ya. (Di bawah siapa?) Langsung di bawah Presiden dong," jelas Wahyu saat ditemui usai rapat.
(ily/rrd)