.webp)
Pemerintah membuka peluang investor dalam negeri maupun asing terlibat dalam program transmigrasi, selain menanamkan modal mereka di Indonesia. Jurus ini sebagai solusi dari anggaran Kementerian Transmigrasi yang hanya Rp 92 miliar.
Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman menjelaskan pembiayaan program transmigrasi dengan melibatkan investor ini menggunakan model bottom-up, berbeda dengan pembiayaan dari pemerintah yang menggunakan sistem top-down.
"Misalkan ada lahan, kemudian ada beberapa investor contohnya investor dari luar yang membutuhkan 10 ribu hektar untuk tanaman kakao. Nah, nanti kalau misalkan nanti petaninya, itu nanti dari transmigran, kemudian kita juga minta hilirisasi. Jadi, pabrik cokelatnya di situ, nanti tenaga kerjanya pun dari situ," ujar Iftitah saat ditemui di Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Selasa (12/11/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, Iftitah menerangkan, biaya memberangkatkan para transmigran tidak memakai uang negara, melainkan dari investor yang menyerap tenaga kerja untuk pabriknya tersebut.
Menurut Iftitah dengan model kerja sama seperti itu makan terjadi pertemuan kepentingan antara pemerintah dan investor dalam menempatkan penduduk, memberikan lapangan pekerjaan, yang ujungnya menggerakkan ekonomi.
"Nanti, ujungnya itu adalah kepada perekonomian dan pertumbuhan ekonomi negara," ujar Iftitah.
Sebagai tambahan informasi, dari anggaran Rp 92 miliar hanya untuk memberangkatkan 40 Kepala Keluarga (KK) dalam program transmigrasi pada 2025.
"Kalau dari segi animo, itu yang ingin berangkat ada 6.671 kepala keluarga di tahun ini. Tapi kapasitas yang tersedia baru 121 kepala keluarga, jadi nanti per orang kurang lebih Rp 200 juta untuk anggarannya," terang Iftitah perihal jumlah kepala keluarga yang berangkat di tahun 2024.
Simak juga video: Viva Yoga Ditugasi Prabowo Jadi Wakil Menteri Transmigrasi
