Pemerintah menetapkan kebijakan efisiensi belanja perjalanan dinas (perjadin) dengan memangkas minimal 50% anggaran belanjanya dari sisa pagu pada DIPA TA 2024. Langkah ini mendatangkan penghematan bagi Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara melaporkan hingga 31 Oktober 2024 realisasi belanja mencapai 76,06%. Diperkirakan serapan anggaran Kemenkeu tidak akan mencapai 100% hingga akhir tahun akibat efisiensi belanja perjadin ini.
"Kami memperkirakan, kita akan melakukan belanja 93,17% pada akhir Desember nanti. Termasuk ini telah memperhitungkan berbagai macam penghematan yang bisa kita ambil, termasuk penghematan perjadin yang memang menjadi arahan kemarin," kata Suahasil, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI di Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2024).
Adapun Kemenkeu sendiri mendapat pagu anggaran 2024 senilai Rp 48,7 triliun. Dengan demikian, apabila realisasi belanja hanya mencapai 93,17%, artinya kantor Sri Mulyani bisa hemat hingga Rp 3 triliunan.
Kebijakan pemotongan anggaran perjalanan dinas ini mulai berlaku sejak diterbitkannya Surat Edaran (SE) bernomor S-1023/MK.02/2024 terkait efisiensi belanja perjalanan dinas Kementerian dan Lembaga (K/L) sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet 23 Oktober dan 6 November 2024.
"Jadi kita langsung masukkan di dalam program kita selama praktis 1,5 bulan berikut ini (hingga akhir tahun)," ujarnya.
Sementara itu, berdasarkan lima program kegiatan Kemenkeu, mayoritas realisasi belanja masih di bawah 70%. Misalnya anggaran pengelolaan belanja negara penyerapannya baru sebesar 68,39%. Lalu pengelolaan penerimaan negara realisasinya sudah 76,44%.
Selanjutnya untuk anggaran perbendaharaan kekayaan negara dan risiko saat ini penyerapannya sudah 66,21%, kebijakan fiskal sudah 65,47%, dan dukungan manajemen 76,10%.
"Ini adalah laporan per akhir Oktober. Kemenkeu terus melanjutkan disiplin dan efisiensi pengelolaan anggaran yang terus kita lakukan sebagai wujud dari implementasi spending better sejalan dengan arahan Pak Presiden (Prabowo)," kata dia.
Suahasil mengatakan, sejak tahun 2020 Kemenkeu telah melakukan efisiensi hingga mencapai Rp 2,91 triliun. Pihaknya hingga saat ini masih terus melakukan pelacakan terhadap mana yang bisa diefisiensi lebih dalam.
"Yang besar adalah kebijakan negative growth, jumlah pegawai, yang kalau dulu Kemenkeu ada sekitar 82 ribu, sekarang adalah 77 ribu. Ini telah menghemat 3.300 orang pegawai dan ini berarti penghematan sekitar Rp 1,156 T," ujarnya.
Simak Video Prabowo Pesan ke Menteri: Jangan Terlalu Banyak Anggotamu ke Luar Negeri
Saksikan Live DetikSore:
(shc/rrd)