Fahmi: Pembatasan Ekspor CPO Picu Penyelundupan

Jakarta - Pengaturan ekspor baik itu berupa pembatasan ekspor atau kenaikan pungutan ekspor (PE) minyak sawit mentah (CPO) akan memicu penyelundupan CPO ke luar negeri.Meski ekspor CPO tidak dilarang, namun jangan sampai kebutuhan industri dalam negeri di hilir terkendala."Ekspor boleh. Justru kita harus mempertahankan pasngsa ekspor ktia di pasar global, kalau dibatasi nanti akan habis pasarnya," ujar Menteri Perindustrian Fahmi Idris di Gedung Departemen Perindustrian, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (10/4/2007).Selama ini, menurut Fahmi, permasalahannya adalah pengembangan industri hilir. Biasanya agar industri hilir maju maka berkembang ide-ide seperti pembatasan ekspor atau dengan menaikkan pungutan ekspornya.."Sebenarnya pungutan ekspor ini sudah ada, tapi masalahnya kalau pungutan ekspor itu ditingkatkan akan terjadi berbagai penyelundupan, tapi bukan semuanya boleh diekspor CPO-nya ada pengamanan-pengamanan pertama untuk bahan makanan seperti minyak goreng jangan sampai minyak goreng terkendala suplai CPO," tuturnya.Daftar Negatif InvestasiMengenai Daftar Negatif Investasi (DNI) yang diusulkan Departemen Perindustrian, Fahmi mengatakan bahwa untuk industri rokok tidak masuk dalam daftar tersebut. Industri rokok tetap terbuka dengan syarat."Syaratnya harus melakukan perluasan dari industri yang sudah ada atau bekerja sama dengan pengusaha kecil tapi tidak untuk investasi baru," ujarnya.Fahmi menambahkan untuk indutri gula rafinasi juga terbuka dengan syarat, yakni dalam 3 tahun harus memproduksi gula tebu.Untuk industri senjata tetap masuk dalam DNI. Di seluruh dunia, industri strategis ini memang merupakan industri yang masuk DNI atau tidak terbuka."Kalau senjata memang sudah konvensional dan di seluruh dunia memang menerapkan. Artinya tidak terbuka, namun hal ini baru usulan," ujarnya. (ddn/qom)