Alumni LPDP Ditawarkan Tinggal di Wilayah Transmigrasi, Ini Keuntungannya

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ingin mengembangkan 45 kawasan transmigrasi untuk meningkatkan kesejahteraan di kawasan berbasis pengetahuan dan keterampilan. Alumni beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) akan ditawarkan untuk tinggal di wilayah transmigrasi yang telah ditentukan.

"Kami akan bekerjasama dengan Kementerian Transmigrasi untuk menawarkan kepada para alumni yang ingin mengabdikan diri dalam program transmigrasi," kata Direktur Utama LPDP Andin Hadiyanto kepada wartawan di Gedung JB Sumarlin Kementerian Keuangan, Kamis (28/11/2024).

Sebanyak 45 kawasan transmigrasi tersebar di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua. Program ini akan dikecualikan di wilayah Jawa.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman menyebut lamanya penugasan ini minimal 10 tahun. Jika mereka meninggalkan kawasan transmigrasi sebelum 10 tahun, mereka akan dianggap desersi dan dikenakan sanksi berupa pengembalian dana hingga sanksi hukum.

"Sanksi untuk mengembalikan seluruh dana yang telah diberikan negara untuk menyiapkan mereka atau diberikan sanksi hukum. Setelah 10 tahun, mereka akan diberikan pilihan apakah tetap di kawasan transmigrasi atau mengembangkan potensinya pada bidang dan tempat lain," ucap Iftitah.

Selain diberangkatkan ke universitas terbaik di dunia, keuntungan lain yang akan didapatkan para peserta program transmigrasi adalah mendapatkan uang jatah hidup selama satu tahun hingga rumah di wilayah transmigrasi tersebut.

"Jadi harapannya selama jatah hidup itu, sesuai dengan program transmigrasi diberikan setahun, itu hanya untuk transisi saja. Nah setelah satu tahun, kita berharap mereka misalkan kalau yang bertani, mereka sudah panen sehingga mendapatkan penghasilan sendiri. Kalau yang perikanan mereka sudah menghasilkan dari perikanan, peternakan juga sama," imbuhnya.

"Jadi ke depan transmigrasi itu bertransformasi bukan hanya sekadar memindahkan orang yang sekarang sudah dikurangi porsinya, tetapi basisnya adalah kepada peningkatan kesejahteraan di kawasan. Jadi nanti bagaimana kita menilai potensi kawasan itu, cocoknya apa? Kalau pertanian, cocoknya nanam apa? Untuk bisa melihat itu kan dibutuhkan pengetahuan dan keterampilan," tambahnya.