Usai pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol akibat upaya penerapan status darurat militer di awal Desember 2024 lalu, Bank of Korea atau Bank sentral Korea Selatan (Korsel) menggelar pertemuan Komite Kebijakan Moneter.
Adapun pertemuan tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas pasar keuangan dan valuta asing Korsel. Dalam pertemuan tersebut, pemerintahan sementara dan Bank sentral Korsel berjanji untuk segera mengambil langkah untuk menjaga stabilitas pasar.
Dalam siaran persnya, Bank sentral Korsel mengaku tekanan volatilitas di pasar keuangan dan valuta asing telah mereda. Hal itu terjadi lantaran langkah otoritas pemerintah dan Bank sentral Korsel yang cepat dan proaktif untuk menjaga stabilitas pasar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Selama dua periode pemakzulan sebelumnya, sistem ekonomi secara efektif dikelola secara independen dari proses politik, dan dampak yang dihasilkan masih terbatas meskipun ketidakpastian politik meningkat," tulis manajemen Bank sentral Korsel, Minggu (15/12/2024).
Bank sentral Korsel juga memastikan kebijakan utama di bidang keuangan dan ekonomi dilaksanakan lancar melalui perjanjian bipartisan. Dengan begitu, Bank sentral Korsel berharap dapat meyakinkan para pelaku pasar tentang sistem perekonomian yang berfungsi secara independen dan baik.
Seandainya gejolak politik berlangsung lebih lama dari kasus pemakzulan di periode sebelumnya, Bank sentral Korsel menilai dampak ekonomi yang akan ditimbulkan semakin membesar.
Untuk memitigasi hal tersebut, manajemen Bank sentral Korsel mengaku akan mengambil langkah proaktif untuk meredam dampak ekonomi yang lebih luas akibat gejolak politik tersebut.
"Bank of Korea berencana untuk mengambil tindakan secara proaktif untuk mencegah gejolak lebih lanjut di pasar keuangan dan valuta asing, dengan memanfaatkan seluruh upaya yang ada melalui kerja sama dengan pemerintah," jelas manajemen Bank sentral Korsel.
(kil/kil)