Produksi Budi Daya Ikan-Rumput Laut 2024 Tembus 16 Juta Ton, Sumbang PNBP Rp 80,38 M

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaporkan capaian kinerja perikanan budi daya 2024. Tercatat total produksi budi daya ikan hingga rumput laut di tahun 2024 mencapai 16 juta ton.

Data ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya TB Haeru Rahayu. TB mengatakan, produksi budi daya ikan sendiri pada 2024 mencapai 6,37 juta ton, meningkat sebesar 13,64% dari tahun sebelumnya.

"Walau masih berlari kencang, ada peningkatan menjadi 6,37 juta ton. Ini capaian khusus untuk ikan. Kemudian rumput laut meningkat 10,82% menjadi 10,8 juta ton. Kalau digabung sekitar 16 juta ton produksi perikanan budidaya," kata TB dalam Konferensi Pers di Gedung Mina Bahari IV, Jakarta Pusat, Rabu (18/12/2024).

Lalu untuk produksi komoditas prioritas lainnya, TB pun merincikan di antaranya ada produksi udang pada tahun 2024 mencapai 1,13 juta ton, meningkat dari nilai produksi tahun 2023 yang sebesar 941 ribu ton.

Kemudian total produksi ikan nila pada tahun 2024 mencapai 1,38 juta ton, meningkat dari 2023 yang sebesar 1,36 juta ton. Total produksi lobster 2024 mencapai 481 ton, meningkat dari 2023 yang sebesar 437 ton. Lalu ada total produksi kepiting 2024 mencapai 6.446 ton meningkat dari 2023 yang sebesar 5.860 ton.

"Produksi ini kaitannya untuk apa? Ujung-ujungnya kita diminta meningkatkan kesejahteraan, pendapatan masyarakat," ujarnya.

Sumbang PNBP Rp 80,38 M

Lebih lanjut TB juga melaporkan, perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor perikanan budi daya mencapai Rp 80,38 miliar hingga 31 November 2024. Angka ini melebihi target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Ia menjelaskan, PNBP ini merupakan akumulasi dari PNBP Satuan Kerja Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp 59,16 miliar dan Satuan Kerja Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp 21,22 miliar.

Sementara itu, pada 2024 tercatat nilai rata-rata pendapatan pembudidaya mencapai Rp 5.136.547 atau meningkat sebesar 4,55% dari tahun sebelumnya. Nilai ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di beberapa daerah.