Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bungkam saat ditanya terkait ajakan boikot membayar pajak yang muncul di media sosial. Hal itu sebagai bentuk penolakan atas pemerintah yang menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% per 1 Januari 2025.
Saat ditanya tanggapan pemerintah menyikapi ajakan boikot membayar pajak tersebut, Sri Mulyani hanya diam sambil tersenyum dan langsung menaiki kendaraan dinasnya saat ditemui usai menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas tentang Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian/Lembaga di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kamis (19/12).
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan aksi tersebut sebagai bentuk bahwa Indonesia adalah negara demokrasi, di mana masyarakat yang tidak setuju dengan kebijakan PPN 12% bisa memberikan respons.
"Ya kalau itu namanya negara demokrasi, ada yang setuju, ada yang tidak setuju," kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, dikutip Jumat (20/12/2024).
Airlangga juga menanggapi aksi unjuk rasa dari berbagi kelompok pada Kamis (19/12) yang menolak adanya kenaikan PPN 12% mulai 2025. Kebijakan itu dinilai tidak hanya akan berdampak pada barang mewah seperti yang dikatakan pemerintah.
"Ya itu namanya negara demokrasi," ucap Airlangga.
Sebagaimana diketahui, di media sosial ada ajakan untuk boikot bayar pajak. Hal itu sebagai bentuk penolakan atas kenaikan tarif PPN menjadi 12% yang berlaku mulai 2025.
"Jika PPN dipaksakan naik 12%, mari kita boikot bayar pajak. Jadi pemerintah kok bisanya cuma malakin rakyat," cuit akun @*ala*4*ar* di X atau Twitter.
Menurutnya, boikot bayar pajak bisa dilakukan dengan berbelanja di pengusaha kecil seperti warung-warung. Selain tidak kena PPN, cara itu disebut bisa membantu tetangga dan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).
"Kalau gaji emang nggak bisa menghindari pajak (karena otomatis sudah dipotong). Bisa disiasati dengan meminimalisir belanja di mall, lebih support pengusaha kecil. Misal, cari makan dan ngopi di warung rumahan aja. Masih banyak kok yang bebas pajak," ucapnya.
Ada netizen yang mengingatkan bahwa ajakan boikot pajak penghasilan (PPh) akan sulit karena karyawan sudah terpotong pajaknya sebelum masuk rekening. Masyarakat diminta untuk fokus boikot objek yang terkena PPN.
"Caranya dengan mulai hidup minimalis, tunda beli barang-barang kena PPN dan mulai perbankan beli barang di pasar tradisional," tulisnya.
(aid/rrd)