.webp)
Sekitar 10.000 pekerja PT Sri Isman Rejeki Tbk atau Sritex berencana menggelar aksi demonstrasi di Jakarta pada 14-15 Januari. Pemerintah menyatakan bahwa aksi tersebut merupakan hak demokrasi dan hak konstitusi buruh.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel, menyatakan bahwa pemerintah akan menyambut dengan hangat aksi demonstrasi yang akan dilakukan oleh para buruh Sritex.
"Itu kan hak demokrasi mereka dan hak konstitusi mereka. Ketika mereka mengekspresikan tuntutan mereka, dan saya rasa kalau mereka mau demo di mana, ya kita sih menyambut dengan hangat," terang Noel saat dihubungi detikcom pada Jumat (3/1/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebagai informasi, rencana aksi demonstrasi ini menyusul inkrahnya putusan pailit perseroan usai Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi. MA memutuskan menolak kasasi dengan Nomor Perkara 1345 K/PDTSUS-PAILIT/2024. Adapun kasasi diajukan Sritex atas putusan pailit dari Pengadilan Negeri (PN) Semarang pada Oktober 2024 lantaran ketidaksanggupan perseroan melunasi utang.
Noel menjelaskan, skema penyelamatan karyawan Sritex masih seperti rencana awal yakni salah satunya dengan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). "Kedua, kita siapkan pasar kerja. Kita siapkan pelatian-pelatihan melalui Balai Latihan Kerja (BLK). Tetapi kita tidak mau mengambil opsi sampai adanya pemutusan hubungan kerja (PHK)," lanjut Noel.
Noel juga bilang bahwa pihaknya tidak mau mengambil opsi yang membahayakan buruh. Dia mengatakan, opsi PHK tidak ada dalam opsi atau rencana pemerintah.
"Kami tidak mau ambil opsi-opsi yang membahayakan buruh. Jadi, opsi itu tidak ada di kepala kita. Di meja saya juga tidak ada opsi PHK. Itu nanti kurator yang ambil alih. Kita tinggal berkomunikasi dengan kurator. Kita tetap pada sikap kita, Kemnaker, untuk jangan ada PHK di Sritex," bebernya.
Lebih lanjut, dia mengatakan skema-skema ini akan berlaku apabila ada kemungkinan buruk terjadi, yaitu PHK buruh Sritex.
"Ketika sudah ada PHK, PHK kan tidak ada. Mana ada PHK? Jadi ketika ada PHK, mereka laporkan ke kita, lalu kita melakukan pendampingan. Bentuk pendampingannya itu tadi JKP, pasar kerja, kemudian BLK itu tadi. Skemanya itu, karena domain kita kepentingan tenaga kerjanya, sebatas itu. Dari situ saja saya bicara," ungkap Noel.
Noel mengaku optimistis bahwa tidak akan ada PHK bagi karyawan Sritex nantinya lantaran pemerintah tidak mau menggunakan opsi itu. "Optimis, dong. Negara harus hadir, fungsi negara itu apa?" tandas Noel.
Sebagai informasi, Koordinator Serikat Pekerja Sritex Group Slamet Kaswanto mengatakan, keputusan ini berdasarkan pada hasil rapat koordinasi (Rakor) terkait rencana aksi buruh Sritex ke Jakarta.
"Hari Selasa sampai dengan Rabu, tanggal 14-15 Januari 2025. Estimasi massa 10.000. Estimasi armada 200 bus," kata Slamet dalam keterangan tertulis, Jumat (3/1).
Slamet menyatakan bahwa pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Namun pihaknya merasa perlu melakukan langkah lanjutan untuk menggerakkan hati pemerintah dalam mendorong upaya penyelamatan Sritex. Karena itulah para pekerja Sritex memutuskan melakukan aksi demonstrasi.
(acd/acd)
