.webp)
Berdasarkan hasil rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (3/1/2025), Kementerian Koperasi (Kemenkop) menerima tambahan anggaran Rp 10 triliun.
Anggaran tersebut akan mengalir ke Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB).
"Rp 10 triliun itu untuk Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB). Saat ini existing Rp 6,8 T. Jadi ada tenaga baru lah. Tadi kan saya bilang, Pak Presiden nggak main-main, betul-betul sangat concern, sangat sayang terhadap koperasi," kata Menkop, Budi Arie Setiadi, di Kantor Kemenkop, Jakarta, Jumat (3/1/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Budi Arie mengatakan sudah berkoordinasi dengan Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo agar dana tambahan tersebut dialokasikan untuk menggerakan sektor riil.
Tambahan anggaran itu pun akan dialokasikan secara bergulir.
"Pokoknya sektoril, nanti saya bilang sama Pak Dirut LPDB untuk menggerakkan sektor riil," jelasnya.
"Itu Presiden, itu bukan tambahan dana, itu dana bergulir yang dikelola oleh LPDB, lembaga pengelola dana bergulir. Jadi kita bisa punya dana tambahan untuk bisa memberi pinjaman dan mendorong kredit koperasi," sambung Budi Arie.
Budi Ari menambahkan dana tambahan ini juga diberikan untuk menopang program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya yang bergerak di sektor riil.
Saat ini, MBG Kemenkop sendiri telah melakukan proyek percontohan di enam wilayah, di antaranya Lampung, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bandung, Sulawesi Tengah.
"MBG kita sudah melakukan proyek percontohan di 6 wilayah, di Lampung, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bandung, Sulawesi Tengah. Ada 6 tempat kita sudah melakukan uji coba. Dan dengan dana LPDB ini kan kita bisa mendorong sektor riil," tuturnya.
(hns/hns)
