Lalu Lintas Utang Luar Negeri Mesti Dihitung Cermat

Jakarta - Guna menghindari terjadinya krisis moneter akibat guncangan nilai tukar rupiah, Bank Indonesia (BI) dan pemerintah harus melakukan perhitungan cermat utang luar negeri swasta, BUMN dan BUMD.Pencatatan yang kurang baik atas utang luar negeri akan membuat kebijakan yang diambil untuk mengatasi krisis menjadi terlambat.Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif CSIS Hadi Soesastro di sela-sela diskusi LPEM-UI di Hotel Nikko, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Selasa (24/4/2007).Pada krisis ekonomi tahun 1997 lalu, berdasarkan perkiraan Gubernur BI saat itu jumlah utang luar negeri yang diambil tidak lebih dari US$ 10 miliar, namun ketika dilakukan survei dan perhitungan lagi ternyata utang itu malah membengkak menjadi US$ 70 miliar."Artinya perhitungan lalu lintas kurang baik, ada yang tidak diketahui dan ada kesalahan pencatatan," ujar Hadi.Oleh karena itu, pemerintah harus menciptakan mekanisme dan pengawasan yang baik agar semua utang luar negeri yang masuk dapat diketahui dengan baik.Perbankan dalam negeri sendiri sebenarnya memiliki kapasitas untuk meminjamkan dana ke swasta. Namun yang terjadi saat ini pihak swasta lebih banyak yang meminjam dari luar negeri bukan dari dalam negeri."Mungkin juga diperlukan mekanisme untuk mengetahui untuk apa dana-dana tersebut dipinjam dari luar negeri, jangan sampai bilangnya untuk produksi tapi malah digunakan untuk bermain di pasar modal," ujarnya.Berdasarkan catatan BI hingga Desember 2006, total utang luar negeri swasta, BUMN, dan BUMD mencapai US$ 125,25 miliar (atau Rp 1.137 triliun dengan kurs Rp 9.100 per dolar AS). (ddn/ir)