.webp)
Anggaran program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak dipatok sebesar Rp 10.000 per porsi. Adapun MBG difokuskan pada efisiensinya yang tidak menutup kemungkinan lebih dari Rp 10.000.
Diketahui, MBG resmi berjalan pada Senin (6/1/2025). Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat ada sebanyak 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 26 provinsi se-Indonesia.
"Jadi saya rasa dari semua kepala, termasuk Kepala BGN, petinggi BGN, semua menyampaikan, bahwa anggaran itu yang difokuskan adalah berapa efisiennya. Kalau misalnya bisa dari jangka ya bisa mungkin Rp 10.000, ada yang Rp 12.000, Rp 15.000," kata Deputi II Kantor Komunikasi Kepresidenan RI, Noudhy Valdrino, kepada wartawan usai meninjau program MBG di SD Angkasa 5 Halim, Jakarta Timur, Senin (6/1/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Valdrino menekankan, komitmen pemerintah pusat tetap mengoptimalkan anggaran MBG Rp 71 triliun yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Ia mengatakan, anggaran tersebut harus efisienkan untuk menjangkau lebih banyak penerima manfaat.
"Tapi yang mesti kita tekankan dari pemerintah pusat, tidak berubah, anggaran rp 71 triliun komitmennya sama. Nah ini kalau kita punya uang yang jumlahnya sama, yang lebih penting adalah bagaimana kita menggunakan uang tersebut semakin efisien, semakin banyak penerima manfaat yang bisa dijangkau," jelasnya.
Ia pun menegaskan, tidak ada batas atas maupun bawah dalam penganggaran porsi MBG. Meski begitu, Valdrino mengatakan, program MBG tetap mengedepankan kecukupan gizi dari setiap paket MBG.
"Tidak ada (batas atas-bawah). Tentunya yang penting tadi, ya, karena ada kecukupan gizi, itu harus cukup. Dan ya tentunya kalau di bawah angka tertentu, ya susah mencukupi gizi tersebut," tegasnya.
Adapun pada pelaksanaan perdana MBG, jumlah penerima yang ditargetkan sebanyak 500.000 hingga 600.000 penerima manfaat dari 190 titik SPPG di 26 provinsi. "Nah harapan terbesarnya tentunya di 2029 itu bisa sampai ke 82,9 juta penerima manfaat. Nah penerima manfaatnya ini tentunya disesuaikan dengan titik-titik distribusi yang ada di seluruh Indonesia," tutupnya.
Sementara itu, Menteri Koperasi (Menkop), Budi Arie Setiadi, menegaskan ada empat tujuan utama yang disasar yaitu penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul menurunkan angka stunting, menurunkan angka kemiskinan dan menggerakkan ekonomi rakyat.
"Dari program MBG ini kita berharap nantinya akan memiliki generasi penerus bangsa yang sehat, kuat, bugar, cerdas dan ceria," kata Menkop Budi.
Menkop Budi Arie menjelaskan dalam program MBG ini pemerintah telah menganggarkan Rp 71 triliun hingga akhir tahun 2025 dengan target penerima manfaat mencapai 19,47 juta orang. Sementara pemenuhan bahan baku untuk program tersebut dipastikan koperasi-koperasi produksi di seluruh Indonesia siap memasoknya.
Saat ini terdapat 1.336 unit koperasi di Indonesia yang diarahkan untuk terlibat dalam program MBG. Beberapa dari koperasi tersebut telah diusulkan untuk menjadi mitra unit pelayanan untuk program tersebut dengan pendampingan yang ketat untuk melakukan standarisasi dapur dengan BPOM.
"Peran koperasi di dalam MBG antara lain mendukung petani, nelayan, dan peternak lokal sebagai penyedia bahan pangan bergizi, mengelola Satuan Pelayanan Penyediaan Gizi (SPPG) dan distribusi logistik," tutupnya.
(rrd/rrd)
