.webp)
Pemerintah sepakat memperpanjang bantuan sosial (bansos) berupa bantuan pangan beras menjadi selama 6 bulan pada 2025. Bantuan akan diberikan 160.000 ton per bulannya.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, perpanjangan penyaluran bansos dari yang semula cuma dua bulan menjadi enam bulan merupakan kesepakatan dalam rapat terbatas (Ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto pada Desember lalu.
Sesuai rencana awal, bansos beras akan segera dibagikan untuk periode Januari-Februari. Sedangkan untuk periode pembagian bansos empat bulan berikutnya masih belum dapat dipastikan kapan dimulai.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"(Beras) SPHP Januari-Februari sudah akan dibagi oleh Bulog, tapi sesuai keputusan ratas ditambahkan 4 bulan lagi, jadi 6 bulan. Yang 4 bulannya kapan? Nanti tunggu putusan ratas (berikutnya)," kata Zulhas usai Rapat Terbatas (ratas) mengenai Kebijakan Pangan di Kantor Kemenko Pangan, Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2025).
Zulhas menjelaskan, waktu penyaluran bansos beras ini perlu mempertimbangkan waktu panen agar tidak mengganggu keseimbangan harga. Dengan demikian, perlu dilakukan rapat kembali untuk melihat kondisi panen nanti.
Ratas berikutnya akan digelar Zulhas bersama dengan dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Meski demikian, pihaknya telah menyiapkan cadangan pangan untuk program tersebut untuk 6 bulan.
"Kita tidak ingin lagi panen ada SPHP, ada pembagian beras, nanti mengganggu harga (beras). Nanti kami akan rapat, lihat panennya seperti apa, kalau sudah mulai musim kemarau, paceklik namanya, itu baru akan dibagi," ujar Zulhas.
Selain beras, Zulhas mengatakan, pihaknya juga telah mempersiapkan cadangan pangan dalam bentuk lain beberapa waktu ke depan untuk Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Ada komoditas jagung sebanyak 250 ribu ton dan kedelai 100 ribu ton.
Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi memastikan, Bulog siap mendistribusikan 960 ribu ton beras ke 16 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) di 2025 selama 6 bulan. Hal ini sebagai bagian paket kebijakan ekonomi dan bantalan bagi masyarakat berpendapatan rendah, sekaligus untuk menjaga hulu dan hilir.
"Kita pahami untuk bantuan pangan beras di 2025, pemerintah terus mempertajam database penerima PBP. Untuk itu, kita fokuskan pada kelompok desil 1 dan 2, serta perempuan yang merupakan perempuan kepala keluarga yang miskin dan lansia tunggal," kata Arief dalam keterangan tertulis, Selasa (31/12/2024).
Basis data penerima bantuan pangan beras di 2025 disebut akan menggunakan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Kementerian PPN/Bappenas). Rinciannya terdiri dari 15,6 juta PBP desil 1 dan 2, serta 400 ribu PBP perempuan kepala rumah tangga miskin dan lansia tunggal.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), bantuan pangan beras menjadi salah satu program pemerintah yang memiliki andil terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Ini terjadi selama periode Maret 2023 sampai Maret 2024, di mana jumlah penduduk miskin turun sebanyak 0,68 juta orang dari 25,90 juta orang menjadi 25,22 juta orang.
Adanya kucuran bantuan pangan beras per bulannya juga diklaim turut berperan dalam pengendalian inflasi. Selama 2023, bantuan ini telah terlaksana selama 7 bulan. Kala itu, di September 2023 inflasi beras sempat sentuh hingga 5,63%, namun setelah berjalannya program ini inflasi beras membaik menjadi 0,48% di Desember 2023.
(shc/ara)
